Bakal Pungut Pajak Karbon, PM Malaysia Yakin Tak Hambat Investasi

"Pajak karbon yang diusulkan seharusnya tidak dipandang sebagai beban yang kesannya bakal mengorbankan perusahaan yang akan berinvestasi," katanya, dikutip pada Senin (7/7/2025).

Anwar menjelaskan pemerintah masih menggodok regulasi mengenai pajak karbon. Rencananya, kebijakan anyar tersebut akan dikenalkan sekaligus diterapkan pada 2026 mendatang.

Dia menuturkan terdapat sejumlah sektor usaha yang menjadi prioritas untuk dikenakan pajak karbon lantaran mengeluarkan emisi karbon paling banyak. Salah satunya ialah sektor industri besi dan baja, serta energi.

"Pajak karbon yang ditetapkan untuk diperkenalkan pada 2026. Ini sejalan dengan strategi pemerintah untuk mengadopsi teknologi rendah karbon dan memenuhi target pengurangan emisi," tutur Anwar seperti dilansir dari thesun.my.

Dia juga menambahkan bahwa pemerintah akan menghentikan pembukaan lahan gambut baru untuk perkebunan kelapa sawit. Meski industri dan komoditas minyak kelapa sawit sangat vital bagi negara, dia menilai deforestasi itu justru akan menyumbang emisi karbon yang signifikan ke depannya.

Seiring dengan komitmen mengatasi perubahan iklim, termasuk mengurangi emisi, Anwal juga akan mempromosikan Malaysia dan Asean sebagai pusat investasi yang dinamis. Dia juga menjanjikan pertumbuhan bisnis yang baik bagi para investor. (rig)