Bea Masuk Antidumping terhadap Baja HRP Asal 3 Negara Ini Diperpanjang

"Alhasil, pengenaan bea masuk antidumping perlu dilakukan," bunyi kutipan salah satu pertimbangan PMK 9/2025, dikutip pada Selasa (11/2/2025).

Dalam PMK 103/2024 disebutkan Indonesia sebagai negara anggota World Trade Organization (WTO) wajib berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang adil.

Pasal 2 ayat (1) PP 34/2011 pun telah mengatur terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan BMAD jika harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian.

BMAD merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian. Berdasarkan PMK 9/2025, BMAD yang dikenakan terhadap baja HRP asal China, Singapura, dan Ukraina dengan 2 spesifikasi.

Pertama, produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 milimeter atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan melebihi 10 milimeter yang termasuk dalam pos tarif 7208.51.00.

Kedua, produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 milimeter atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan 4,75 milimeter atau lebih tetapi tidak melebihi 10 milimeter yang termasuk dalam pos tarif 7208.52.00.

Tarif BMAD baja HRP asal China ditetapkan 10,47%. Sementara itu, tarif BMAD baja HRP asal Singapura dan Ukraina masing-masing sebesar 12,50% dan 12,33%. Besaran tarif ini tidak berubah dari ketentuan yang lama, yaitu PMK 111/2019.

Pengenaan BMAD merupakan tambahan dari bea masuk umum (most favoured nation/MFN) atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, yang telah dikenakan.

Dalam hal ketentuan dalam perjanjian atau kesepakatan internasional tidak terpenuhi, pengenaan BMAD atas importasi dari negara yang termasuk dalam perjanjian atau kesepakatan internasional merupakan tambahan dari bea masuk umum atau MFN.

Perpanjangan BMAD berdasarkan PMK 9/2025 ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal berlakunya PMK ini. Adapun PMK ini berlaku setelah 10 hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan pada 10 Februari 2025, atau mulai 22 Februari 2025.

Sebagai informasi, BMAD terhadap impor produk baja hot rolled plate (HRP) itu sudah dikenakan sejak 2 Oktober 2012 berdasarkan PMK 150/2012. Periode pengenaan BMAD tersebut kemudian mengalami beberapa kali perpanjangan. (rig)