Ada Bank Bulion, Ketentuan PPh Pasal 22 terkait Emas Bakal Direvisi

Ilustrasi. Pramuniaga melayani calon pembeli emas digerai layanan bank emas Pengadaian di The Gade Tower, Jakarta, Rabu (26/2/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah akan menyesuaikan ketentuan pajak dalam rangka mendukung kegiatan usaha bulion.
Dalam keterangan resmi Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, pemerintah berencana melakukan sinkronisasi ketentuan PPh Pasal 22 atas penjualan emas dari produsen kepada bank bulion.
"Stimulus perpajakan dalam kegiatan usaha bulion: sinkronisasi aturan perpajakan khususnya pungutan PPh 22 atas transaksi penjualan antara produsen emas dan bullion bank," jelas Kemenko Perekonomian dalam keterangan resmi, Senin (3/3/2025).
Stimulus perpajakan yang disiapkan diharapkan dapat meningkatkan daya tarik pelaku usaha serta mendukung pengembangan ekosistem kegiatan usaha bulion.
Saat ini, tata cara pengenaan PPh Pasal 22 atas emas baik emas perhiasan maupun emas batangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 48/2023.
PPh Pasal 22 yang dikenakan atas penjualan emas ialah sebesar 0,25% dari harga jual emas perhiasan atau harga jual emas batangan. PPh Pasal 22 dipungut oleh pihak lain, yakni pengusaha emas perhiasan atau pengusaha emas batangan.
Penjualan emas perhiasan atau emas batangan tidak dipungut PPh Pasal 22 bila dilakukan kepada konsumen akhir, wajib pajak yang dikenai PPh final PPh final UMKM, dan wajib pajak yang memiliki surat keterangan bebas (SKB) pemungutan PPh Pasal 22.
Pemungutan PPh Pasal 22 juga tidak dilakukan atas penjualan emas batangan kepada Bank Indonesia (BI) atau penjualan emas batangan melalui pasar fisik emas digital sebagaimana diatur dalam peraturan Bappebti.
Sebagai informasi, pemerintah resmi mendirikan bank bulion atau bank emas pada 26 Februari 2025, yaitu Bank Emas Pegadaian dan BSI.
Landasan hukum dari pembentukan bank bulion ialah Pasal 132 UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 17/2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion.
Menurut Presiden Prabowo Subianto, pembentukan bank bulion bakal membantu upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, membuka 1,8 juta lapangan kerja baru, menghemat devisa, dan membantu upaya stabilisasi moneter.
"Membantu menghemat devisa negara karena dari hulu hingga hilir emas akan diolah dan disimpan di dalam negeri dan tidak mengalir ke luar negeri, meningkatkan juga pengendalian stabilitas moneter melalui mekanisme likuidasi likuiditas emas pada bank emas serta melakukan transaksi emas di dalam negeri," ujar Prabowo. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.