Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Bikin Utang Melambung, Elon Musk Tolak RUU Pajak Trump

A+
A-
0
A+
A-
0
Bikin Utang Melambung, Elon Musk Tolak RUU Pajak Trump

Presiden AS Donald Trump. REUTERS/Elizabeth Frantz TPX IMAGES OF THE DAY

WASHINGTON D.C., DDTCNews - CEO Tesla sekaligus mantan pimpinan Department of Government Efficiency (DOGE) Elon Musk melancarkan kritik atas RUU pajak yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Menurut Musk, RUU bernama One Big Beautiful Bill Act memuat beragam klausul-klausul pajak dan belanja yang berpotensi memperlebar defisit anggaran menjadi senilai US$2,5 triliun.

"RUU yang sangat panjang dan penuh tipu daya ini adalah kekejian yang yang menjijikkan. Anda [anggota kongres AS] tahu bahwa Anda telah melakukan kesalahan," tulis Musk melalui akun X miliknya, dikutip pada Rabu (4/6/2025).

Baca Juga: Marketplace Bakal Jadi Pemungut PPh 22, Pengusaha Ikut Urun Suara

Musk menuturkan defisit senilai US$2,5 triliun tersebut akan membebani seluruh warga AS dengan utang fiskal yang tidak berkelanjutan.

"Kongres membuat AS bangkrut," tambah Musk dalam unggahannya yang lain.

Pernyataan Musk langsung didukung oleh anggota Kongres AS dari Partai Republik yang lebih konservatif secara fiskal dan mendorong adanya penurunan utang pemerintah. Salah satunya ialah Senator dari Partai Republik Rand Paul.

Baca Juga: Masuk 1 Dekade, FIA UI Berkomitmen Bangun Inovasi untuk Masyarakat

Paul mengaku dirinya akan mendukung RUU pajak yang diusung Trump jika klausul peningkatan batas utang dihapuskan dari RUU tersebut. Dalam One Big Beautiful Bill Act yang sudah disetujui oleh DPR, batas utang akan dinaikkan senilai US$4 triliun.

"Saya ingin mempermanenkan potongan pajak. Namun, pada saat yang sama, saya tidak ingin meningkatkan utang," tuturnya seperti dilansir foxnews.com.

Sementara itu, Senator AS dari Partai Republik Ron Johnson menyatakan bahwa Partai Republik tidak akan menyetujui One Big Beautiful Bill Act jika tidak ada langkah serius untuk menekan belanja.

Baca Juga: Berapa Lama Masa Berlaku Surat Bebas Pemotongan PPh oleh Pihak Lain?

"Kami akan menghentikan proses ini sampai ada langkah serius dari presiden dalam mengurangi belanja dan defisit," ujarnya seperti dilansir theguardian.com.

Menanggapi hal tersebut, Trump berharap Paul dan senator lainnya dari Partai Republik untuk mendukung One Big Beautiful Bill Act guna mencegah gagal bayar utang.

"Bila Senator Rand Paul menentang One Big Beautiful Bill Act bersama para radikal kiri dari Partai Demokrat, beban pajak akan naik sebesar 68% dan AS akan gagal membayar utang untuk pertama kalinya," katanya melalui Truth Social.

Baca Juga: Webinar DDTC Academy soal Rekonsiliasi PPh Diikuti 61 Orang

Sebagai informasi, One Big Beautiful Bill Act telah disetujui oleh DPR AS pada bulan lalu. Meski demikian, beleid tersebut masih harus dibahas dan disetujui oleh Senat AS sebelum bisa ditetapkan sebagai undang-undang dan diterapkan. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : amerika serikat, as, elon musk, presiden as donald trump, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 26 Juni 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Fungsi Nomor Identitas Perpajakan berdasarkan PER-7/PJ/2025

Kamis, 26 Juni 2025 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA UTARA

Lelang Serentak, DJP Jakarta Utara Pulihkan Tunggakan Pajak Rp4,4 M

Kamis, 26 Juni 2025 | 10:08 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Marketplace Akan Ditunjuk Sebagai Pemungut Pajak? Ini Penjelasan DJP

Kamis, 26 Juni 2025 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kejar Penerimaan, Sri Mulyani Singgung Pemajakan di Platform Digital

berita pilihan

Kamis, 26 Juni 2025 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Marketplace Bakal Jadi Pemungut PPh 22, Pengusaha Ikut Urun Suara

Kamis, 26 Juni 2025 | 19:00 WIB
PER-8/PJ/2025

Berapa Lama Masa Berlaku Surat Bebas Pemotongan PPh oleh Pihak Lain?

Kamis, 26 Juni 2025 | 18:39 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE WEBINAR

Webinar DDTC Academy soal Rekonsiliasi PPh Diikuti 61 Orang

Kamis, 26 Juni 2025 | 17:33 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

DDTC Sabet 2 Penghargaan dari FIA UI

Kamis, 26 Juni 2025 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tutup Celah Shadow Economy, Marketplace Perlu Jadi Pemungut Pajak

Kamis, 26 Juni 2025 | 17:00 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penjualan Barang ke Pemerintah, Apakah Perlu Membuat SSP PPh Pasal 22?

Kamis, 26 Juni 2025 | 16:30 WIB
PER-11/PJ/2025

Ingat! Keterangan Uang Muka di Faktur Pajak Diisi Tanpa Ditambah PPN

Kamis, 26 Juni 2025 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Marketplace Bakal Pungut PPh 22, WP OP UMKM Bisa Tetap Bebas Pajak

Kamis, 26 Juni 2025 | 15:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Badan Akibat Koreksi Biaya Intercompany