Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Bikin Utang Melambung, Elon Musk Tolak RUU Pajak Trump

A+
A-
0
A+
A-
0
Bikin Utang Melambung, Elon Musk Tolak RUU Pajak Trump

Presiden AS Donald Trump. REUTERS/Elizabeth Frantz TPX IMAGES OF THE DAY

WASHINGTON D.C., DDTCNews - CEO Tesla sekaligus mantan pimpinan Department of Government Efficiency (DOGE) Elon Musk melancarkan kritik atas RUU pajak yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Menurut Musk, RUU bernama One Big Beautiful Bill Act memuat beragam klausul-klausul pajak dan belanja yang berpotensi memperlebar defisit anggaran menjadi senilai US$2,5 triliun.

"RUU yang sangat panjang dan penuh tipu daya ini adalah kekejian yang yang menjijikkan. Anda [anggota kongres AS] tahu bahwa Anda telah melakukan kesalahan," tulis Musk melalui akun X miliknya, dikutip pada Rabu (4/6/2025).

Baca Juga: Permohonan Penetapan Daerah Tertentu Kini Bisa Diajukan via Coretax

Musk menuturkan defisit senilai US$2,5 triliun tersebut akan membebani seluruh warga AS dengan utang fiskal yang tidak berkelanjutan.

"Kongres membuat AS bangkrut," tambah Musk dalam unggahannya yang lain.

Pernyataan Musk langsung didukung oleh anggota Kongres AS dari Partai Republik yang lebih konservatif secara fiskal dan mendorong adanya penurunan utang pemerintah. Salah satunya ialah Senator dari Partai Republik Rand Paul.

Baca Juga: Kementerian Komdigi Tegaskan Tidak Serta Merta Kirim Data WNI ke AS

Paul mengaku dirinya akan mendukung RUU pajak yang diusung Trump jika klausul peningkatan batas utang dihapuskan dari RUU tersebut. Dalam One Big Beautiful Bill Act yang sudah disetujui oleh DPR, batas utang akan dinaikkan senilai US$4 triliun.

"Saya ingin mempermanenkan potongan pajak. Namun, pada saat yang sama, saya tidak ingin meningkatkan utang," tuturnya seperti dilansir foxnews.com.

Sementara itu, Senator AS dari Partai Republik Ron Johnson menyatakan bahwa Partai Republik tidak akan menyetujui One Big Beautiful Bill Act jika tidak ada langkah serius untuk menekan belanja.

Baca Juga: DJP Kirim Email ke 1,8 Juta Wajib Pajak, Ada Apa?

"Kami akan menghentikan proses ini sampai ada langkah serius dari presiden dalam mengurangi belanja dan defisit," ujarnya seperti dilansir theguardian.com.

Menanggapi hal tersebut, Trump berharap Paul dan senator lainnya dari Partai Republik untuk mendukung One Big Beautiful Bill Act guna mencegah gagal bayar utang.

"Bila Senator Rand Paul menentang One Big Beautiful Bill Act bersama para radikal kiri dari Partai Demokrat, beban pajak akan naik sebesar 68% dan AS akan gagal membayar utang untuk pertama kalinya," katanya melalui Truth Social.

Baca Juga: Didanai Pajak, Dapur MBG Akan Rekrut Masyarakat Termiskin Jadi Pegawai

Sebagai informasi, One Big Beautiful Bill Act telah disetujui oleh DPR AS pada bulan lalu. Meski demikian, beleid tersebut masih harus dibahas dan disetujui oleh Senat AS sebelum bisa ditetapkan sebagai undang-undang dan diterapkan. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : amerika serikat, as, elon musk, presiden as donald trump, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 25 Juli 2025 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Indonesia Bakal Impor Kedelai, Gandum, dan Kapas AS Demi Tekan Inflasi

Jum'at, 25 Juli 2025 | 15:30 WIB
PROFIL PERPAJAKAN TRINIDAD & TOBAGO

Kenali Trinidad & Tobago, Negara yang Cuma Punya 2 Lapis Tarif PPh OP

Jum'at, 25 Juli 2025 | 15:17 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Biaya Fasilitas Sewa Gedung

berita pilihan

Sabtu, 26 Juli 2025 | 14:00 WIB
CORETAX SYSTEM

Permohonan Penetapan Daerah Tertentu Kini Bisa Diajukan via Coretax

Sabtu, 26 Juli 2025 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kementerian Komdigi Tegaskan Tidak Serta Merta Kirim Data WNI ke AS

Sabtu, 26 Juli 2025 | 13:00 WIB
CORETAX SYSTEM

DJP Kirim Email ke 1,8 Juta Wajib Pajak, Ada Apa?

Sabtu, 26 Juli 2025 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Didanai Pajak, Dapur MBG Akan Rekrut Masyarakat Termiskin Jadi Pegawai

Sabtu, 26 Juli 2025 | 12:00 WIB
PMK 44/2025

Soal PPN DTP Bekal TNI, Pembetulan SPT Masa Maksimal Februari 2026

Sabtu, 26 Juli 2025 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Berisyarat DJP Jadi Finalis Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Sabtu, 26 Juli 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Alur Penyampaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai via CEISA 4.

Sabtu, 26 Juli 2025 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Perkuat Pengawasan BKC Ilegal di Pelabuhan dan Perbatasan