DEN Usul BBM Dikenai Cukai, Jadi Siasat untuk Mitigasi Perubahan Iklim

"Government membutuhkan untuk me-mobilize revenue, misalnya dengan excise on BBM," katanya, dikutip pada Sabtu (22/2/2025).

Chatib mengatakan program mitigasi dan penanganan perubahan iklim memerlukan dana yang besar. Terlebih, ketika Donald Trump menarik AS dari Paris Agreement tidak lama setelah dilantik sebagai presiden.

Dia menjelaskan selama ini banyak pendanaan untuk mitigasi perubahan iklim yang berasal dari negara maju, terutama AS. Dengan sikap Trump, negara-negara berkembang seperti Indonesia perlu lebih kreatif dalam membuat kebijakan yang mendukung mitigasi perubahan iklim.

Menurutnya, pengenaan cukai BBM dapat menjadi contoh kebijakan yang perlu dipertimbangkan pemerintah. Selain cukai BBM, kebijakan yang juga dapat menambah penerimaan sekaligus mendukung pelestarian lingkungan adalah pajak karbon dan cukai plastik.

"Saya tahu ini enggak populer, tetapi ini adalah salah satu cara untuk membuat revenue-nya naik. BBM perlu dikenakan cukai karena itu adalah barang yang harmful," ujarnya.

Chatib menambahkan kebanyakan negara memang sulit mengalokasikan anggaran untuk mitigasi perubahan iklim karena ruang fiskalnya terbatas. Namun, terdapat beberapa pilihan kebijakan yang dapat dilaksanakan agar program mitigasi perubahan iklim tetap berjalan.

Misal, membuat program padat karya yang bersifat hijau seperti penanaman mangrove. Program ini dapat menyerap banyak tenaga kerja sekaligus mendukung pelestarian lingkungan.

Kemudian, pemerintah dapat memeprtimbangkan pengurangan alokasi subsidi BBM. Kebijakan ini dinilai mampu memberikan 3 manfaat sekaligus, yakni mengurangi permintaan BBM, menghemat anggaran yang dapat dialokasikan untuk membantu orang miskin, serta baik untuk makroekonomi.

"Kalau kita berharap bahwa akan ada alokasi bujet khusus untuk green, itu terlalu mewah," imbuhnya. (sap)