Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

DPR Minta Tenggat Perbaikan Bug Coretax System Tak Mundur Lagi

A+
A-
5
A+
A-
5
DPR Minta Tenggat Perbaikan Bug Coretax System Tak Mundur Lagi

Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo.

JAKARTA, DDTCNews - Komisi XI DPR meminta Ditjen Pajak (DJP) untuk segera menyelesaikan masalah bugs dan error dalam coretax administration system sesuai dengan tenggat yang telah dijanjikan.

Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo mengatakan dalam rapat tertutup pada Februari 2025, DJP sempat berjanji akan memperbaiki kendala dalam coretax paling lambat pada Mei 2025. Namun, dalam rapat hari ini, DJP mengaku baru bisa memperbaiki seluruh bugs dan error pada Juli 2025.

"Waktu itu Bapak [Dirjen Pajak Suryo Utomo] kan dengan confidence bilang Mei akan selesai semua. Saya masih catat itu. Kalau sekarang sampai 31 Juli, apakah ini karena fundamental flaw atau apa sehingga kita bisa yakin 31 Juli ini tidak mundur lagi," ujar Andreas, Rabu (7/5/2025).

Baca Juga: Kode Billing PPh Final UMKM Pakai 411128-420, Tak Perlu NPWP Lawan

Tak hanya soal perbaikan bugs dan error, Andreas juga menyoroti tenggat waktu migrasi data yang telah ditetapkan bisa selesai paling lambat pada 31 Desember 2025.

"Mengapa incremental data migration ini kok memakan waktu begitu lama. Data apa yang susah dikonversi? Kalau data pihak ketiga saja bisa, kok data internal DJP sendiri malah ribet? Apa yang menyebabkan kendala itu?" kata Andreas.

Sebagai informasi, DJP mengaku telah memperbaiki bugs dan error pada 3 proses bisnis, yakni business intelligence, knowledge management, dan data pihak ketiga.

Baca Juga: Kolom Kode Barang Coretax, Bisa Diisi 0000 Jika Tak Ada yang Mendekati

Masih terdapat 18 proses bisnis yang belum sepenuhnya diperbaiki antara lain registrasi, pengelolaan SPT, pembayaran, serta taxpayer account management (TAM).

Selanjutnya, layanan wajib pajak, exchange of information (EoI), data quality management (DQM), document management system (DMS), compliance risk management (CRM), penilaian, pengawasan, ekstensifikasi, pemeriksaan, penagihan, intelijen, penyidikan, keberatan dan banding, serta nonkeberatan.

"Ekspektasinya akhir Juli paling tidak sudah selesai. Mungkin ada yang selesai pada Juni atau Mei, tetapi secara keseluruhan sekitar 18 proses bisnis kita coba itemize dan itu yang kami ekspektasikan sebelum Juli sudah terselesaikan," ujar Suryo. (dik)

Baca Juga: PER-8/PJ/2025 Atur Perubahan Metode Pembukuan, Apa yang Berubah?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : coretax system, coretax administration system, roadmap, perbaikan coretax, administrasi pajak, djp, komisi xi dpr

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 03 Juni 2025 | 19:30 WIB
PER-11/PJ/2025

BKP Dikirim ke Kawasan PPN Tak Dipungut, FP Harus Diisi Alamat Ini

Selasa, 03 Juni 2025 | 18:30 WIB
CORETAX SYSTEM

Ajukan Perubahan Data KLU di Coretax, Butuh Waktu Berapa Lama?

Selasa, 03 Juni 2025 | 17:30 WIB
PER-8/PJ/2025

Calon Kepala Daerah Kini Bisa Ajukan Tax Clearance via Coretax

Selasa, 03 Juni 2025 | 16:43 WIB
PER-11/PJ/2025

DJP Resmi Seragamkan Formulir SPT Tahunan untuk WP Orang Pribadi

berita pilihan

Minggu, 08 Juni 2025 | 14:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kode Billing PPh Final UMKM Pakai 411128-420, Tak Perlu NPWP Lawan

Minggu, 08 Juni 2025 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kolom Kode Barang Coretax, Bisa Diisi 0000 Jika Tak Ada yang Mendekati

Minggu, 08 Juni 2025 | 13:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Usai Kena Teguran Keras, WP Mulai Lunasi Tunggakan Pajak Daerah

Minggu, 08 Juni 2025 | 12:00 WIB
PER-8/PJ/2025

Hal-Hal yang Diteliti Petugas Pajak dalam Penelitian Material PPh PHTB

Minggu, 08 Juni 2025 | 11:09 WIB
BADAN PENERIMAAN NEGARA

Membedah Urgensi Badan Penerimaan Negara, ISNU Gelar Diskusi Publik

Minggu, 08 Juni 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Lampiran SPT Tahunan Badan berdasarkan PER-11/PJ/2025

Minggu, 08 Juni 2025 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Masuk Finalisasi, Pemerintah RI Segera Rampungkan Kerja Sama IEU-CEPA

Minggu, 08 Juni 2025 | 10:00 WIB
ARAB SAUDI

Jamaah Haji Kini Bisa Dapat VAT Refund dari Kerajaan Arab Saudi

Minggu, 08 Juni 2025 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Butuh Minimal Rp400 Triliun untuk Bangun Transmisi Listrik