Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Dukung Family Office, DEN Usulkan Pembentukan KEK Pusat Keuangan

A+
A-
0
A+
A-
0
Dukung Family Office, DEN Usulkan Pembentukan KEK Pusat Keuangan

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt.

JAKARTA, DDTCNews - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengusulkan pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) pusat keuangan.

Menurut Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, pembentukan KEK pusat keuangan diperlukan untuk mendukung pendirian family office di Indonesia.

"Salah satu lokasi yang kami kaji adalah Bali, yang sudah dikenal sebagai work heaven bagi investor global dan akan menjadi salah satu kandidat wilayah Indonesia Financial Centre (IFC)," katanya melalui media sosial, dikutip pada Minggu (23/3/2025).

Baca Juga: Sudah Setor PPh 25 via Deposit, WP Tak Perlu Bikin Kode Billing Lagi

Luhut menuturkan KEK pusat keuangan bisa menjadi gateway bagi dana investasi luar negeri yang masuk ke Indonesia dan diinvestasikan ke berbagai sektor riil.

Investor yang menempatkan modal di KEK pusat keuangan berkesempatan untuk menjadi co-investor dari 2 sovereign wealth fund (SWF) Indonesia, yakni Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan Indonesia Investment Authority (INA).

Agar KEK pusat keuangan berhasil, pemerintah perlu membangun ekosistem yang menunjang kualitas hidup dan kebijakan keuangan yang kuat.

Baca Juga: Agar Sukses, WP Harus Percaya Tax Amnesty Hanya Digelar Sekali

Oleh karena itu, KEK pusat keuangan perlu dilengkapi dengan fasilitas berstandar internasional seperti sekolah, rumah sakit, residensial, dan perkantoran.

"Kami akan segera menetapkan kriteria terbaik untuk KEK ini. Jika ingin mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kita harus membangun ekosistem keuangan yang progresif dan kompetitif," ujar Luhut.

Sebagai informasi, pemerintah telah merencanakan pembentukan family office sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun demikian, wacana tersebut tak kunjung terwujud hingga hari ini.

Baca Juga: DPR Minta DJP Transparan Soal Masalah Coretax dan Dampaknya ke Pajak

Luhut sebelumnya mengatakan Indonesia tidak boleh kalah dari negara tetangga yang sudah lebih dulu mengumumkan pembentukan family office. Rencananya, pemerintah akan menyiapkan insentif fiskal family office yang lebih menarik ketimbang Malaysia.

Tambahan informasi, DDTCNews juga sempat mengulas secara komprehensif terkait dengan family office melalui kanal Fokus. Untuk melihat artikel-artikel Fokus mengenai family office tersebut, kunjungi Menyisir Aspek Pajak dari Pembentukan Family Office. (rig)

Baca Juga: Bahas Pajak Minimum Global, DDTC Adakan Dialog dengan WP Multinasional

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kek pusat keuangan, family office, investasi, danantara, INA, ketua DEN Luhut Binsar pandjaitan, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 08 Mei 2025 | 09:18 WIB
LITERATUR PAJAK

Lima Syarat Ajukan Banding ke Pengadilan Pajak, Ketahui di Sini

Kamis, 08 Mei 2025 | 08:51 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Masih Minus, Target Tax Ratio Dikhawatirkan Tak Tercapai Lagi

Kamis, 08 Mei 2025 | 07:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Kejar Target Penerimaan Pajak, Perbaikan Coretax Tak Boleh Molor

Rabu, 07 Mei 2025 | 21:15 WIB
PROFESI KONSULTAN PAJAK

Cek! Daftar Nama Peserta USKP A dan B Mei 2025, Juga Materi Ujiannya

berita pilihan

Kamis, 08 Mei 2025 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Setor PPh 25 via Deposit, WP Tak Perlu Bikin Kode Billing Lagi

Kamis, 08 Mei 2025 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Agar Sukses, WP Harus Percaya Tax Amnesty Hanya Digelar Sekali

Kamis, 08 Mei 2025 | 17:17 WIB
PROFESI KEUANGAN

Webinar Perdana Kadin-IAPI: Waspadai Akuntan Publik yang Tak Terdaftar

Kamis, 08 Mei 2025 | 17:17 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Minta DJP Transparan Soal Masalah Coretax dan Dampaknya ke Pajak

Kamis, 08 Mei 2025 | 17:01 WIB
STRATEGIC DIALOGUES - DDTC FRA

Bahas Pajak Minimum Global, DDTC Adakan Dialog dengan WP Multinasional

Kamis, 08 Mei 2025 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Sebut Ada 5 Aspek yang Jadi Bahan Penelitian SPT

Kamis, 08 Mei 2025 | 15:15 WIB
LAPORAN FOKUS

‘Pemutihan Tunggakan Pajak Kendaraan Beri Contoh Buruk’

Kamis, 08 Mei 2025 | 15:10 WIB
LAPORAN FOKUS

Tren Pemutihan Pajak Daerah di Tingkat Provinsi 2021 - 2025

Kamis, 08 Mei 2025 | 15:00 WIB
LAPORAN FOKUS

Jadi Justifikasi Pemutihan, Seperti Apa Tren Piutang Pajak Daerah?