Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Sabtu, 31 Mei 2025 | 17:00 WIB
KELAS PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK (3)
Jum'at, 30 Mei 2025 | 14:30 WIB
KELAS PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK (2)
Jum'at, 30 Mei 2025 | 13:31 WIB
LITERATUR PAJAK
Jum'at, 30 Mei 2025 | 09:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Komunitas
Selasa, 27 Mei 2025 | 13:32 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE WEBINAR
Senin, 26 Mei 2025 | 09:27 WIB
DDTC ACADEMY – PRACTICAL COURSE
Kamis, 22 Mei 2025 | 17:43 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Kamis, 22 Mei 2025 | 10:30 WIB
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
Fokus
Reportase

Dukung Family Office, DEN Usulkan Pembentukan KEK Pusat Keuangan

A+
A-
0
A+
A-
0
Dukung Family Office, DEN Usulkan Pembentukan KEK Pusat Keuangan

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt.

JAKARTA, DDTCNews - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengusulkan pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) pusat keuangan.

Menurut Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, pembentukan KEK pusat keuangan diperlukan untuk mendukung pendirian family office di Indonesia.

"Salah satu lokasi yang kami kaji adalah Bali, yang sudah dikenal sebagai work heaven bagi investor global dan akan menjadi salah satu kandidat wilayah Indonesia Financial Centre (IFC)," katanya melalui media sosial, dikutip pada Minggu (23/3/2025).

Baca Juga: SPT Lebih Bayar Bisa Dianggap Tak Ada Lebih Bayar? Begini Sebabnya

Luhut menuturkan KEK pusat keuangan bisa menjadi gateway bagi dana investasi luar negeri yang masuk ke Indonesia dan diinvestasikan ke berbagai sektor riil.

Investor yang menempatkan modal di KEK pusat keuangan berkesempatan untuk menjadi co-investor dari 2 sovereign wealth fund (SWF) Indonesia, yakni Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan Indonesia Investment Authority (INA).

Agar KEK pusat keuangan berhasil, pemerintah perlu membangun ekosistem yang menunjang kualitas hidup dan kebijakan keuangan yang kuat.

Baca Juga: Pajak Sarang Burung Walet Masih Nol, Pemda Diminta Lakukan Sidak

Oleh karena itu, KEK pusat keuangan perlu dilengkapi dengan fasilitas berstandar internasional seperti sekolah, rumah sakit, residensial, dan perkantoran.

"Kami akan segera menetapkan kriteria terbaik untuk KEK ini. Jika ingin mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kita harus membangun ekosistem keuangan yang progresif dan kompetitif," ujar Luhut.

Sebagai informasi, pemerintah telah merencanakan pembentukan family office sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun demikian, wacana tersebut tak kunjung terwujud hingga hari ini.

Baca Juga: Daftar 27 Dokumen yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak

Luhut sebelumnya mengatakan Indonesia tidak boleh kalah dari negara tetangga yang sudah lebih dulu mengumumkan pembentukan family office. Rencananya, pemerintah akan menyiapkan insentif fiskal family office yang lebih menarik ketimbang Malaysia.

Tambahan informasi, DDTCNews juga sempat mengulas secara komprehensif terkait dengan family office melalui kanal Fokus. Untuk melihat artikel-artikel Fokus mengenai family office tersebut, kunjungi Menyisir Aspek Pajak dari Pembentukan Family Office. (rig)

Baca Juga: Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Juni 2025, Simak di Sini!

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kek pusat keuangan, family office, investasi, danantara, INA, ketua DEN Luhut Binsar pandjaitan, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 30 Mei 2025 | 14:30 WIB
KELAS PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK (2)

Ketentuan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Jum'at, 30 Mei 2025 | 14:00 WIB
NOTA DINAS No.ND-4/PJ/PJ.02/2025

DJP Terbitkan Nota Dinas soal Perlakuan PPh atas Pengelolaan Rusun

Jum'at, 30 Mei 2025 | 13:31 WIB
LITERATUR PAJAK

Muncul di Publikasi Global, Dua Profesional DDTC Ulas Sengketa Pajak

Jum'at, 30 Mei 2025 | 13:30 WIB
KP2KP SIDRAP

Omzet WP Bakal Tembus Rp10 Miliar, Petugas Pajak Adakan Kunjungan

berita pilihan

Minggu, 01 Juni 2025 | 12:00 WIB
PER-11/PJ/2025

SPT Lebih Bayar Bisa Dianggap Tak Ada Lebih Bayar? Begini Sebabnya

Minggu, 01 Juni 2025 | 11:30 WIB
KOTA SAMARINDA

Pajak Sarang Burung Walet Masih Nol, Pemda Diminta Lakukan Sidak

Minggu, 01 Juni 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Daftar 27 Dokumen yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak

Minggu, 01 Juni 2025 | 10:14 WIB
KMK-1/MK/EF/2025

Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Juni 2025, Simak di Sini!

Minggu, 01 Juni 2025 | 10:00 WIB
KP2KP PADANG ARO

Untuk Melamar Kerja, Bolehkah Istri Daftarkan NPWP-nya Sendiri?

Minggu, 01 Juni 2025 | 09:30 WIB
MINYAK KELAPA SAWIT

Harga Referensi Melemah, Tarif Bea Keluar CPO Turun Jadi US$52/MT

Minggu, 01 Juni 2025 | 09:00 WIB
PER 11/PJ/2025

PER 11/PJ/2025 Pertegas Ketentuan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

Minggu, 01 Juni 2025 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Butuh Rp50 Triliun untuk Pasok Listrik ke 780.000 ke Desa

Minggu, 01 Juni 2025 | 08:00 WIB
CORETAX SYSTEM

Optimalkan Penerimaan, Kendala Coretax Perlu Segera Dibereskan

Minggu, 01 Juni 2025 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bersiap, Pemerintah Cairkan Gaji ke-13 ASN Bulan Ini