Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Fokus Revisi UU P2SK, Komisi XI DPR Belum Bahas RUU Tax Amnesty

A+
A-
1
A+
A-
1
Fokus Revisi UU P2SK, Komisi XI DPR Belum Bahas RUU Tax Amnesty

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Foto: Farhan/nr/dpr.go.id.

JAKARTA, DDTCNews - Pembahasan RUU Tax Amnesty antara pemerintah dan Komisi XI DPR belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun menyatakan Komisi XI saat ini masih fokus membahas revisi UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

"Belum, kita baru membahas UU P2SK," katanya selepas pelantikan 22 pejabat eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (23/5/2025).

Baca Juga: Bisakah Pajak Masukan Dikreditkan Sebelum WP Dikukuhkan sebagai PKP?

Lebih lanjut, Komisi XI juga masih belum membentuk panitia kerja (panja) guna membahas RUU Tax Amnesty. Saat ini, RUU tersebut masih menjadi salah satu RUU yang akan dibahas berdasarkan program legislasi nasional (prolegnas).

"Ini RUU Tax Amnesty baru di prolegnas. Eksekusinya nanti, prolegnasnya masuk prolegnas prioritas. Baru nanti akan kami rapatkan," ujar Misbakhun.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI Mohamad Hekal. Menurutnya, RUU Tax Amnesty belum akan dibahas dalam waktu dekat.

Baca Juga: Apakah PPN Termasuk Pajak Tercakup dalam Ketentuan GMT?

"Intinya masih jauh itu [RUU Tax Amnesty]," tuturnya.

Sebagai informasi, RUU terkait perpajakan yang masuk dalam Prolegnas 2025-2029 antara lain RUU Tax Amnesty, RUU Perubahan atas UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), dan RUU Perubahan atas UU 9/2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pembahasan revisi UU P2SK ditargetkan segera dituntaskan pada masa sidang terdekat. Pembahasan revisi UU P2SK dipercepat mengingat ada sejumlah hal mendesak yang perlu segera diselesaikan, utamanya terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). (rig)

Baca Juga: Mundur dari TNI, Dirjen Bea Cukai Baru Ini Siap Berantas Penyelundupan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : RUU Tax Amnesty, komisi xi, ketua komisi x Misbakhun, DPR, UU PPSK, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 22 Mei 2025 | 18:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat! Ganti Email Terdaftar Tak Lagi Bisa Dilakukan di DJP Online

Kamis, 22 Mei 2025 | 17:43 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR

Apa Hak dan Kewajiban WP dalam Pemeriksaan Pajak Pasca-PMK 15/2025?

Kamis, 22 Mei 2025 | 17:30 WIB
PMK 81/2024

Mau Hapus NPWP? WP Badan Tak Boleh Tersangkut 13 Kegiatan Ini

Kamis, 22 Mei 2025 | 17:25 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Ditolak AS, Prospek Tercapainya Konsensus Pilar 1 Suram

berita pilihan

Jum'at, 23 Mei 2025 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bisakah Pajak Masukan Dikreditkan Sebelum WP Dikukuhkan sebagai PKP?

Jum'at, 23 Mei 2025 | 18:45 WIB
KONSULTASI PAJAK

Apakah PPN Termasuk Pajak Tercakup dalam Ketentuan GMT?

Jum'at, 23 Mei 2025 | 18:30 WIB
PELANTIKAN DIRJEN BEA DAN CUKAI

Mundur dari TNI, Dirjen Bea Cukai Baru Ini Siap Berantas Penyelundupan

Jum'at, 23 Mei 2025 | 18:00 WIB
CORETAX SYSTEM

Sri Mulyani Mohon WP Beri Waktu Dirjen Pajak Baru Telaah Isu Coretax

Jum'at, 23 Mei 2025 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Model Bisnis Digital Kian Kompleks, Bagaimana Peluang Pemajakannya?

Jum'at, 23 Mei 2025 | 17:45 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak hingga April 2025 Kontraksi 10,7%, Ini Respons Menkeu

Jum'at, 23 Mei 2025 | 17:30 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN

Tak Lagi di DJP, Suryo Utomo Bakal Tetap Bantu-Bantu Dirjen Pajak Baru

Jum'at, 23 Mei 2025 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Tak Ada Data Neto, Realisasi Setoran Pajak Bruto Tembus Rp733 Triliun

Jum'at, 23 Mei 2025 | 16:03 WIB
PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Realisasi Kepabeanan dan Cukai Tumbuh 4,4% hingga April 2025

Jum'at, 23 Mei 2025 | 15:36 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Susunan Terbaru Pejabat Kemenkeu di Bawah Komando Sri Mulyani