Mengoptimalisasi Pengawasan Kepatuhan Berbasis Risiko

Nah, CRM ini menjadi langkah awal DJP menuju Data Driven Organization. Saat ini, CRM dengan beberapa fungsi sedang dikembangkan, yaitu ekstensifikasi, pengawasan dan pemeriksaan, penagihan, transfer pricing, edukasi, penilaian, penegakan hukum, pelayanan, dan keberatan.

DJP pun sudah menyusun timeline pengembangan CRM dan BI. Jika melihat timeline tersebut, 2023 menjadi tahun terakhir bagi DJP untuk menyiapkan integrasi CRM dan BI terkoneksi dengan CTAS sebelum pada 2024 diimplementasikan secara penuh.

Pada saat bersamaan, DJP juga tengah merancang pembentukan komite kepatuhan yang akan menjadi operator dalam pemanfaatan CRM. Bisa dikatakan kehadiran komite kepatuhan ini akan melengkapi pemanfaatan CRM dalam menentukan risiko kepatuhan wajib pajak.

Menurut Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal, komite kepatuhan akan membuat pemanfaatan CRM akan menjadi lebih efektif sehingga perlakuan terhadap wajib pajak akan lebih akurat sesuai dengan risikonya.

“Jadi dibentuk dedicated unit yang memikirkan mengenai CRM ini. Karena [CRM] ini bukan proses yang sederhana,” katanya.

Selain itu, terdapat beberapa isu lainnya yang diulas —masih berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak—seperti penunjukkan pihak lain, penguatan peran pihak ketiga, hak-hak wajib pajak, kepatuhan formal, dan lain sebagainya.

Untuk mengupas berbagai topik tersebut, fokus edisi kali ini mengambil tema Mengoptimalisasi Pengawasan Kepatuhan Berbasis Risiko. Fokus kali ini masih menjadi bagian dari Fokus Akhir Tahun bertajuk Bergegas di Tengah Perubahan Dunia Pajak.

Sebagai informasi kembali, dalam Fokus Akhir Tahun kali ini, DDTCNews membagi topik ke dalam beberapa edisi yang akan terbit 2 kali seminggu (Selasa dan Kamis).

DDTCNews juga akan menyajikan hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang kredibel memberikan penjelasan kepada publik. Jangan sampai melewatkan tiap edisinya! Selamat membaca!