Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Trump Siapkan Tariff Rebate untuk Konsumen di AS

A+
A-
0
A+
A-
0
Trump Siapkan Tariff Rebate untuk Konsumen di AS

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. REUTERS/Kent Nishimura

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan rencana pemerintah memberikan fasilitas berupa pengembalian bea masuk atau tariff rebate kepada konsumen.

Trump mengatakan tariff rebate diberikan kepada konsumen menggunakan penerimaan yang berasal dari pengenaan bea masuk resiprokal atas barang impor. Pasalnya, penerimaan bea masuk AS tercatat melonjak drastis sejak pemberlakuan bea masuk resiprokal.

"Kami sedang mempertimbangkannya. Kami memperoleh begitu banyak penerimaan sehingga kami sedang mempertimbangkan tariff rebate," ujar Trump, dikutip pada Senin (28/7/2025).

Baca Juga: Koperasi Merah Putih Bisa Dapat Pinjaman hingga Rp3 M dari Bank BUMN

Kementerian Keuangan AS mencatat penerimaan bea masuk AS pada semester I/2025 mampu melebihi US$100 miliar. Khusus pada Juni 2025, penerimaan bea masuk AS tercatat mencapai US$27 miliar atau tumbuh 301% bila dibandingkan dengan realisasi bea masuk bulanan pada Juni 2024.

Menurut Trump, tariff rebate bakal diberikan kepada konsumen yang penghasilannya di bawah nilai tertentu. Meski demikian, Trump masih belum memberikan penjelasan mengenai skema pemberian tariff rebate tersebut.

"Hal terpenting yang ingin kami lakukan adalah melunasi utang. Namun, kami juga sedang mempertimbangkan pemberian rebate," ujar Trump dilansir cnbc.com.

Baca Juga: Salah Setor PPh Final UMKM Tak Bisa Dipindahbukukan, Bisanya Restitusi

Menanggapi rencana Trump tersebut, ekonom senior Tax Foundation Alex Durante mengatakan pemerintah AS perlu memberikan kepastian mengenai skema pemberian tariff rebate, apakah dalam bentuk stimulus atau melalui keringanan pajak.

"Saya berpandangan tariff rebate bukanlah kebijakan yang baik. Pendapatan dari bea masuk lebih baik digunakan untuk mengurangi defisit," ujar Durante.

Sementara itu, Ekonom Urban-Brookings Tax Policy Center Joseph Rosenberg mengatakan pemberitan tariff rebate bakal memperlebar defisit. Pasalnya, tariff rebate diberlakukan bersamaan dengan pemberlakuan One Big Beautiful Bill, undang-undang perpajakan yang memberikan banyak fasilitas kepada wajib pajak.

Baca Juga: Menkeu Yakin PPN DTP Tiket Pesawat Dongkrak Jumlah Wisatawan

Tak hanya itu, tariff rebate juga diproyeksikan akan memperburuk inflasi. "Orang-orang akan membelanjakan sebagian uang yang diterima dari tariff rebate. Hal ini akan memperlebar inflasi," kata Rosenberg. (dik)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : AS, Donald Trump, amerika serikat, fasilitas perpajakan, tariff rebate, pengembalian bea masuk

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 27 Juli 2025 | 15:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Belum Ada Kesepakatan, Kanada Terancam Kena Bea Masuk 35% oleh AS

Minggu, 27 Juli 2025 | 14:30 WIB
CORETAX SYSTEM

Jangan Lupa! Segera Aktivasi Akun dan Bikin Kode Otorisasi via Coretax

Minggu, 27 Juli 2025 | 14:00 WIB
KABUPATEN KAPUAS

Bidik PAD Rp400 Miliar, Petugas Diminta Sosialisasikan Pemutihan Pajak

berita pilihan

Senin, 28 Juli 2025 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Salah Setor PPh Final UMKM Tak Bisa Dipindahbukukan, Bisanya Restitusi

Senin, 28 Juli 2025 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Menkeu Yakin PPN DTP Tiket Pesawat Dongkrak Jumlah Wisatawan

Senin, 28 Juli 2025 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Redam Dampak Tarif Trump 19%, DPR Sebut Eksportir Butuh Insentif

Senin, 28 Juli 2025 | 18:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bupot 1721 A1 Belum Fasilitasi NPWP 9990000000999000, Harus Bagaimana?

Senin, 28 Juli 2025 | 17:30 WIB
INSENTIF FISKAL

Pemerintah Realisasikan Rp13,6 Triliun untuk Paket Stimulus Ekonomi

Senin, 28 Juli 2025 | 16:30 WIB
PER-7/PJ/2025

Aturan Diperketat, Cuma KLU Jasa yang Bisa Jadi PKP di Kantor Virtual

Senin, 28 Juli 2025 | 16:15 WIB
UJI MATERIIL

Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris, Masyarakat Uji UU ke MK