NPWP Jadi Syarat Pencairan Pinjaman Bank bagi Kopdes Merah Putih

"Koperasi desa merah putih/koperasi kelurahan merah putih yang menerima pinjaman harus memenuhi kriteria minimal ... memiliki NPWP atas nama koperasi," bunyi Pasal 6 ayat (1) huruf d PMK 49/2025, dikutip pada Senin (28/7/2025).

Selain harus ber-NPWP, koperasi desa merah putih juga harus:

• berbadan hukum koperasi;
• memiliki nomor induk koperasi;
• memiliki rekening bank atas nama koperasi;
• memiliki nomor induk berusaha; dan
• memiliki proposal bisnis minimal memuat anggaran biaya atas belanja modal dan/atau belanja operasional, tahapan pencairan pinjaman, dan rencana pengembalian pinjaman.

Pinjaman diberikan dengan plafon maksimal Rp3 miliar per koperasi dengan bunga sebesar 6% per tahun. Dari plafon tersebut, hanya senilai Rp500 juta yang boleh dipergunakan untuk belanja operasional.

Untuk diperhatikan, belanja operasional yang dimaksud adalah belanja untuk kegiatan sehari-hari koperasi seperti gaji karyawan, biaya listrik, sewa, bahan bakar, dan bahan baku.

Lebih lanjut, jangka waktu atau tenor pinjaman kepada koperasi desa merah putih ditetapkan maksimal selama 72 bulan dengan grace period selama 6 hingga 8 bulan. Pinjaman harus diangsur secara bulanan.

Sebagai informasi, pemerintah baru saja meluncurkan kelembagaan 80.081 koperasi desa pada pekan lalu. Meski demikian, baru ada 108 koperasi desa merah putih yang sudah beroperasi.

Menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), 108 koperasi desa merah putih yang sudah lebih dahulu beroperasi akan menjadi percontohan atau mock up bagi koperasi desa lainnya.

"Ini baru langkah awal, baru 108 yang sudah beroperasi. Target kita selanjutnya adalah memastikan 3 bulan ke depan seluruh koperasi telah beroperasi di desa dan kelurahan masing-masing," kata Zulhas. (rig)