Pelaporan Pengaturan Bersama, Terbit PMK PSAP Berbasis Akrual No. 19

“Proses akuntansi dan pelaporan keuangan atas pengaturan bersama ... dilaksanakan berdasarkan PSAP Berbasis Akrual No. 19 Pengaturan Bersama,” bunyi Pasal 2 PMK 123/2024, dikutip pada Selasa (7/1/2024).

PSAP No. 19 tersebut merupakan satu kesatuan dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) 71/2010 yang mengatur mengenai standar akuntansi pemerintahan (SAP). Penjabaran lebih detail mengenai PSAP Berbasis Akrual No.19 tercantum dalam Lampiran PMK 123/2024.

Secara ringkas, PSAP No. 19 dirilis untuk mengatur prinsip pelaporan keuangan entitas pemerintah yang memiliki kepentingan dalam pengaturan yang dikendalikan bersama. Pengaturan bersama (joint arrangement) adalah pengaturan yang melibatkan 2 pihak atau lebih yang memiliki pengendalian bersama.

Pengaturan bersama memiliki 2 karakteristik: (i) para pihak terikat oleh suatu pengaturan yang mengikat; dan (ii) pengaturan yang mengikat memberikan pengendalian bersama kepada 2 pihak atau lebih yang berada dalam pengaturan bersama. Pengaturan bersama tersebut dapat mengambil 2 bentuk.

Pertama, operasi bersama (joint operation). Operasi bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama memiliki hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.

Kedua, ventura bersama (joint venture) adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut venturer bersama.

Nah, PSAP Berbasis Akrual No. 19 tersebut berlaku untuk pengaturan bersama yang salah satu pihaknya adalah entitas pemerintah. Entitas pemerintah dalam konteks ini berarti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD.

Namun, entitas pemerintah yang dimaksud tidak termasuk perusahaan negara/daerah. Adapun PSAP Berbasis Akrual No. 19 tersebut digunakan untuk menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2026. (sap)