Peraturan Baru, Competent Authority di Bidang Perpajakan Berubah

“Direktur jenderal pajak, direktur jenderal strategi ekonomi dan fiskal, staf ahli bidang penerimaan negara, direktur perpajakan internasional, dan direktur strategi perpajakan ditetapkan sebagai competent authority di bidang perpajakan,” bunyi Pasal 1823 ayat (1) PMK 124/2024.

Dalam ketentuan sebelumnya, competent authority di bidang perpajakan antara lain Direktur Jenderal Pajak, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara, Direktur Perpajakan Internasional, dan Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara.

Adapun Pasal 1823 ayat (2) PMK 124/2024 memuat 3 ketentuan pelaksanaan competent authority di bidang perpajakan.

Pertama, direktur jenderal strategi ekonomi dan fiskal, staf ahli bidang penerimaan negara, dan/atau direktur strategi perpajakan dengan didukung oleh direktur perpajakan internasional dalam hal pembentukan dan/atau perubahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan kesepakatan terkait P3B.

Kedua, staf ahli bidang penerimaan negara dalam hal penyelesaian permasalahan terkait dengan perpajakan internasional, selain permasalahan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan dan penerapan P3B.

Ketiga, direktur jenderal pajak dan/atau direktur perpajakan internasional dalam hal:

• pembentukan dan/atau perubahan perjanjian internasional di bidang pertukaran informasi dan bantuan administratif lainnya di bidang perpajakan; dan
• pelaksanaan P3B, Persetujuan untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (Tax Information Exchange Agreement), konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters), dan perjanjian internasional lainnya di bidang perpajakan.

“Menteri dapat menetapkan pihak dan/atau ruang lingkup competent authority di bidang perpajakan selain pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2),” bunyi Pasal 1823 ayat (3) PMK 124/2024.

Seperti diketahui, PMK 124/2024 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 31 Desember 2024. Pada saat PMK ini berlaku, PMK 118/2021, PMK 141/2022, dan PMK 135/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Namun demikian, pada saat PMK 124/2024 berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan dari PMK 118/2021 s.t.d.t.d PMK 135/2023 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan PMK 124/2024.

“Pembentukan jabatan baru, pengangkatan pejabat baru, dan pelantikan pejabat baru, serta penyesuaian peraturan pelaksanaan berdasarkan peraturan menteri ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan menteri ini diundangkan,” bunyi Pasal 1839 PMK 124/2024.

Salah satu pertimbangan dalam PMK 124/2024 adalah penataan organisasi dan tata kerja diperlukan untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

Selain itu, masih menjadi pertimbangan, penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan telah mendapatkan persetujuan dari menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokras (PAN-RB). Simak ‘Perpres 158/2024 Prabowo, Begini Struktur Baru Organisasi Kemenkeu’. (kaw)