PMK 34/2025 Tegaskan Ketentuan Perpajakan atas Barang Bawaan Penumpang

"Barang pribadi penumpang yang diberikan pembebasan bea masuk ..., berlaku ketentuan: a. tidak dipungut PPN atau PPnBM; dan dikecualikan dari pemungutan PPh," bunyi Pasal 12 ayat (5) PMK 34/2025 dikutip pada Senin (2/6/2025).

PMK 34/2025 juga mempertegas ketentuan perpajakan atas barang bawaan penumpang yang nilai pabeannya di atas FOB US$500. Atas barang pribadi penumpang yang nilai pabeannya di atas US$500, akan dikenakan bea masuk sebesar 10%.

Nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang pribadi penumpang dikurangi FOB US$500.

Tarif bea masuk sebesar 10% juga berlaku untuk barang bawaan penumpang yang bukan barang pribadi. Sementara pada ketentuan yang lama, PMK 203/2017, tarif bea masuk yang dikenakan atas barang ini adalah mengikuti tarif bea masuk yang berlaku umum (most favoured nation/MFN).

Kemudian soal PPN, atas barang bawaan penumpang yang nilai pabeannya di atas FOB US$500 dikenakan PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yakni 12%. Sedangkan untuk tarif PPh, diatur atas barang bawaan penumpang yang nilai pabeannya melebihi FOB US$500 dikenakan PPh Pasal 22 impor sebesar 5%.

Di sisi lain, dalam PMK 34/2025 juga ditegaskan soal pengenaan bea masuk tambahan atas impor barang bawaan penumpang. Ketentuan soal bea masuk tambahan ini belum termuat dalam PMK 203/2017.

"Barang impor bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut ... dikecualikan dari pengenaan bea masuk antidumping, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk imbalan, dan/atau bea masuk pembalasan," bunyi Pasal 25A PMK 34/2025.

PMK 34/2025 akan mulai berlaku pada 6 Juni 2025. Meski demikian, perlakuan PPh atas impor barang pribadi penumpang dan impor barang pribadi awak sarana pengangkut yang dilakukan sejak 1 Januari 2025 hingga 5 Juni 2025, juga dilaksanakan sesuai ketentuan dalam PMK ini. (dik)