Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Kamis, 15 Mei 2025 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI
Kamis, 15 Mei 2025 | 10:43 WIB
FILIP DEBELVA, HEAD OF THE KU LEUVEN TAX LAW INSTITUTE:
Kamis, 15 Mei 2025 | 10:00 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 13 Mei 2025 | 14:30 WIB
KAMUS PAJAK
Komunitas
Jum'at, 16 Mei 2025 | 11:19 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT EXAM PREPARATION COURSE
Kamis, 15 Mei 2025 | 11:37 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Selasa, 13 Mei 2025 | 16:09 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Selasa, 13 Mei 2025 | 13:35 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT EXAM PREPARATION COURSE
Fokus
Reportase

Prabowo Akan Terbitkan Perpres Percepatan Makan Bergizi Gratis

A+
A-
0
A+
A-
0
Prabowo Akan Terbitkan Perpres Percepatan Makan Bergizi Gratis

Siswa menyantap hidangan saat program makan bergizi gratis (MBG) di SD Negeri Banjarsari 5, Kota Serang, Banten. ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Prabowo Subianto akan segera menerbitkan peraturan presiden (perpres) khusus guna mempercepat perluasan cakupan program makan bergizi gratis (MBG).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan penerbitan perpres ini diperlukan karena Prabowo menyaksikan masih banyak pihak yang belum menikmati MBG. Padahal, program tersebut sudah berjalan selama lebih dari 5 bulan.

"Pak Presiden setiap kali ke daerah merasa miris karena lebih banyak yang belum bisa terima MBG dibanding yang terima. Makanya kita membutuhkan percepatan," ujar Dadan, dikutip pada Sabtu (17/5/2025).

Baca Juga: Kementerian ESDM Ingin Tata Ulang Izin Blok Migas yang Belum Produksi

Pada awal implementasinya, program MBG dilaksanakan dengan melibatkan 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Saat ini, sudah ada 1.295 SPPG yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.

Untuk mencapai target penyaluran program MBG kepada 82,9 juta penerima manfaat, BGN perlu mendirikan 30.000 SPPG di seluruh provinsi di Indonesia.

"Kita ini kan harus bekerja, berjalan. Kemudian melihat setelah dijalankan itu awalnya orang berpikir ini tidak akan jalan. Sebenarnya setelah jalan, ini harus lebih cepat lagi," kata Dadan.

Baca Juga: Uang Pajak Mengalir ke Program Cek Kesehatan Gratis

Guna mempercepat pembangunan dan operasional SPPG, BGN bakal berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, kementerian/lembaga, BUMN, TNI, Polri, hingga pihak swasta.

Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk menyalurkan program MBG kepada 82,9 juta penerima manfaat mencapai Rp171 triliun. Menurut Dadan, dana tersebut perlu diperlukan guna memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi para penerima manfaat.

"Intervensi perlu dilakukan agar dihasilkan generasi yang pintar-pintar karena seribu hari pertamanya optimal dan pertumbuhan fisiknya baik. Dengan populasi yang besar, otomatis akan membutuhkan dana yang besar," kata Dadan.

Baca Juga: Kemenkeu Sebut Reformasi Kebijakan Tak Cuma karena Tekanan Tarif Trump

Anggaran MBG berasal dari APBN 2025. Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak. (dik)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : makan bergizi gratis, mbg, anggaran, apbn, prabowo subianto

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 06 Mei 2025 | 09:40 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

RKP 2026 Disusun, Wamenkeu Sebut Harus Selaras dengan Arahan Prabowo

Selasa, 06 Mei 2025 | 09:06 WIB
UTANG PEMERINTAH

Prabowo: Pengelolaan Utang Indonesia Lebih Disiplin Ketimbang Eropa

Senin, 05 Mei 2025 | 07:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tetap Butuh Kepastian Hukum Soal Perpanjangan PPh Final UMKM 0,5%

berita pilihan

Sabtu, 17 Mei 2025 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kementerian ESDM Ingin Tata Ulang Izin Blok Migas yang Belum Produksi

Sabtu, 17 Mei 2025 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Zulhas Ingin Kewenangan Lartas Dialihkan ke Menko Pangan

Sabtu, 17 Mei 2025 | 13:00 WIB
CORETAX SYSTEM

Peningkatan Basis Data, Besok Coretax Tak Bisa Diakses Selama 7 Jam

Sabtu, 17 Mei 2025 | 12:30 WIB
PROVINSI BANTEN

Antrean Samsat Mengular, Loket Pembayaran PKB Dibuka di Kecamatan

Sabtu, 17 Mei 2025 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Airlangga Sebut Adopsi Standar OECD Jadi Cara Jitu Atasi Tarif AS

Sabtu, 17 Mei 2025 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Uang Pajak Mengalir ke Program Cek Kesehatan Gratis

Sabtu, 17 Mei 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Ketentuan Pembebasan Bea Masuk Barang Kiriman Jemaah Haji

Sabtu, 17 Mei 2025 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemenkeu Sebut Reformasi Kebijakan Tak Cuma karena Tekanan Tarif Trump

Sabtu, 17 Mei 2025 | 09:30 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pemprov Bentuk Satgas untuk Optimalkan Pajak BBM