DPR Dorong Peningkatan Lifting Minyak untuk Kendalikan Defisit APBN

"Kalau misalnya harga minyak lebih dari US$82 per barel, wah, ini akan mempengaruhi juga pelebaran defisit," katanya, dikutip pada Kamis (10/7/2025).

Pemerintah memperkirakan defisit anggaran akan melebar dari target yang tertulis dalam UU APBN 2025. Defisit APBN diproyeksi mencapai Rp662 triliun atau setara 2,78% dari produk domestik bruto (PDB), lebih lebar dari target awal 2,53% dari PDB.

Andi mengatakan pemerintah perlu mengendalikan defisit anggaran melalui peningkatan lifting minyak yang saat ini masih berkisar di angka 580.000 barel per hari menjadi 1 juta barel per hari. Terlebih, dengan kebutuhan minyak nasional saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari.

Apabila lifting minyak dapat ditingkatkan secara bertahap, lanjutnya, penerimaan negara akan meningkat dan defisit APBN dapat ditekan.

UU Keuangan Negara mengatur batas maksimal defisit APBN adalah sebesar 3% PDB. Meski masih dalam batas aman, dia berharap defisit tetap dijaga rendah sehingga negara tidak perlu menarik terlalu banyak utang.

"Kita harapkan ke depannya lifting minyak bisa meningkat walaupun kebutuhan kita memang 1 juta barel, tapi ternyata sekarang baru sekitar 500.000 sampai 600.000. Ini kan juga mempengaruhi defisit," ujarnya.

Dalam beberapa kesempatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyoroti realisasi lifting minyak dan gas bumi (migas) yang rendah karena mempengaruhi kinerja penerimaan negara. Dia lantas meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bekerja keras untuk meningkatkan lifting migas.

Pada tahun ini, pemerintah memperkirakan lifting minyak bumi tidak akan mencapai target dalam UU APBN 2025 sebanyak 605.000 barel per hari. Lantara lifting minyak pada semester I/2025 hanya sebanyak 567.900 barel per hari, outlook-nya pada tahun ini hanya berkisar 593.000 hingga 597.000 barel per hari. (dik)