Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Presiden Prabowo: Manfaat dari Pertumbuhan Ekonomi Masih Belum Merata

A+
A-
0
A+
A-
0
Presiden Prabowo: Manfaat dari Pertumbuhan Ekonomi Masih Belum Merata

Presiden Prabowo Subianto memberikan sikap hormat sebelum memasuki pesawat kepresidenan untuk bertolak kembali ke Indonesia dari Bandar Udara International Pulkovo di St. Petersburg, Rusia, Jumat (20/6/2025). ANTARA FOTO/Genta Tenri Mawangi/app/tom.

ST PETERSBURG, DDTCNews - Presiden Prabowo Subianto berpandangan pertumbuhan ekonomi belum memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat.

Prabowo mengatakan perekonomian Indonesia konsisten tumbuh sebesar 5% dalam 7 tahun terakhir. Namun demikian, manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut baru dinikmati oleh masyarakat kelas atas.

"Kita belum berhasil mewujudkan apa yang disebut trickle-down effect. Kekayaan tetap dinikmati oleh kelompok teratas yang jumlahnya kurang dari 1%. Menurut saya, ini bukanlah formula untuk meraih kesuksesan," katanya dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, dikutip pada Minggu (22/6/2025).

Baca Juga: DJP: Marketplace Tak Pungut PPh Pasal 22 dari Pedagang Kartu Perdana

Prabowo memandang tak meratanya manfaat dari pertumbuhan ekonomi disebabkan penerapan ekonomi neoliberal dan kapitalisme. Masalahnya, paradigma ekonomi tersebut diadopsi oleh para elit Indonesia. Akibatnya, Indonesia belum berhasil menciptakan kesetaraan kesempatan bagi seluruh rakyat.

Untuk itu, dia menilai setiap negara harus mengembangkan filosofi ekonominya sendiri sejalan dengan latar belakang negaranya masing-masing. Adapun Indonesia memilih untuk mengadopsi aspek terbaik dari sosialisme dan kapitalisme.

"Sosialisme murni tidak akan berhasil. Itu adalah utopia. Dalam banyak kasus, sosialisme murni menyebabkan orang enggan bekerja. Adapun kapitalisme murni akan menghasilkan ketimpangan. Jalan yang kita pilih adalah jalan tengah," ujar Prabowo.

Baca Juga: Asosiasi Dokter Minta Otoritas Australia Segera Terapkan Sugar Tax

Prabowo menuturkan pemerintah Indonesia melakukan intervensi guna menanggulangi kemiskinan sembari mengadopsi semangat kreativitas dan inovasi dari kapitalisme.

"Kami memilih falsafah yang sederhananya bisa diringkas dalam satu kalimat: the greatest good for the greatest many. Itu falsafah kami. Pemerintah harus bekerja untuk mendatangkan kebaikan terbesar bagi banyak orang. Dalam hal ini, kita harus memiliki pemerintah yang bersih dan terbebas dari korupsi. Menurut saya, itu adalah kunci dari pembangunan yang pesat," ujar Prabowo. (rig)

Baca Juga: Ikuti! Lomba Menulis Artikel Pajak DDTCNews, Berhadiah Total Rp75 Juta

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : presiden prabowo subianto, ekonomi, masyarakat kaya, pertumbuhan ekonomi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 14 Juli 2025 | 16:11 WIB
HARI PAJAK 2025

Tahukah Kamu, Kenapa 14 Juli Diperingati sebagai Hari Pajak?

Senin, 14 Juli 2025 | 12:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Trump Berlakukan Bea Masuk 30% atas Barang Uni Eropa dan Meksiko

berita pilihan

Kamis, 17 Juli 2025 | 07:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Pakai Data dari Marketplace untuk Pengawasan

Rabu, 16 Juli 2025 | 19:15 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE WEBINAR

Puluhan Peserta Ikuti Webinar DDTC Academy soal Rekonsiliasi PPN

Rabu, 16 Juli 2025 | 19:00 WIB
KPP PRATAMA SANGGAU

Pemilik Kios HP Berskala UMKM Ini Didatangi Petugas Pajak, Ada Apa?

Rabu, 16 Juli 2025 | 17:35 WIB
DDTC ACADEMY - PRACTICAL COURSE

Hadapi Pemeriksaan Pajak, Susun Kertas Kerja Rekonsiliasi PPh dan PPN

Rabu, 16 Juli 2025 | 17:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2025

Ikuti! Lomba Menulis Artikel Pajak DDTCNews, Berhadiah Total Rp75 Juta

Rabu, 16 Juli 2025 | 17:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Forum Panel dalam Pengakuan AEO?

Rabu, 16 Juli 2025 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Trump Kenakan Tarif 19% atas Barang RI, Prabowo: Saya Tetap Nego

Rabu, 16 Juli 2025 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Rokok Ilegal dan Downtrading Masih Jadi Tantangan DJBC pada 2026