Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

"Perbuatan [tindak pidana] PW dilakukan dalam waktu 2 tahun, yaitu pada 2017 dan 2018. Kerugian negara yang ditimbulkan sekurang-kurangnya sebesar Rp679,62 juta," tulis Kanwil DJP Jakarta Selatan I dalam keterangan resmi, Jumat (27/12/2024).

Sepanjang proses penyidikan, tersangka PW telah diberi kesempatan untuk menghentikan penyidikan dengan melunasi pokok pajak ditambah dengan sanksinya. Namun demikian, kesempatan tersebut tak dimanfaatkan oleh tersangka PW.

Akibatnya, tersangka PW terpaksa harus dijemput dari kediamannya dan diserahkan kepada pihak Kejari Jakarta Selatan untuk melanjutkan proses perkara ke persidangan.

Guna menghindari sanksi pidana pajak, tersangka dapat menggunakan asas ultimum remedium, yaitu tersangka menyelesaikan kewajiban perpajakan yang menjadi dasar pemidanaan dan sanksi-sanksi terkait sebagai pengganti dari hukuman pidananya.

Wajib pajak memiliki hak untuk menentukan penggunaan ultimum remedium atau tetap menjalani pidana. Namun demikian, penyidik tetap menyampaikan secara terus menerus kepada tersangka asas ultimum remedium sepanjang proses penyidikan.

Hal tersebut dilakukan karena filosofi utama pemidanaan dalam tindak pidana perpajakan adalah pemulihan kerugian negara dan bukan pemidanaan badan. (rig)