Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

WP Terkendala saat Pakai Coretax, Ditjen Pajak Lebarkan Bandwidth

A+
A-
16
A+
A-
16
WP Terkendala saat Pakai Coretax, Ditjen Pajak Lebarkan Bandwidth

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengaku akan terus memantau dan menindaklanjuti segala permasalahan yang dihadapi oleh para wajib pajak ketika menggunakan aplikasi Coretax DJP.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan permasalahan pada beberapa fitur Coretax DJP timbul akibat tingginya volume penggunaan oleh wajib pajak.

"Kendala utamanya karena memang volumenya tinggi. Barang baru kemudian diakses oleh seluruh pihak dan pada waktu mengakses bukan hanya mencoba, tapi juga bertransaksi. Ini situasi yang kami betul-betul hadapi," katanya, Senin (6/1/2025).

Baca Juga: Hal-Hal yang Diteliti Petugas Pajak dalam Penelitian Material PPh PHTB

Guna menindaklanjuti masalah tersebut, lanjut Suryo, DJP akan melakukan troubleshooting dan serta meningkatkan bandwidth. Dengan peningkatan bandwidth, Coretax DJP diharapkan bisa menanggung beban volume yang lebih tinggi.

"Bandwidth juga sudah dilebarkan. Kami hitung bandwidth-nya cukup awalnya. Namun, ternyata pada waktu implementasi, masyarakat mencobanya pada saat bersamaan. Otomatis bandwidth harus kami lebarkan," ujarnya.

Suryo pun mengimbau wajib pajak untuk terus mencoba fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi Coretax DJP. Penggunaan coretax secara masif oleh wajib pajak akan membantu DJP dalam menyempurnakan sistem baru tersebut.

Baca Juga: Hadapi Overtourism, Negara Ini Akan Kenakan Pajak Turis Mulai 2026

"Terkait dengan implementasi coretax, makin sering kita gunakan dan makin sering kita dapat informasi permasalahan maka makin cepat kita bisa melakukan perbaikan. Ini baru hari ke-6, jadi mohon maklum bila di satu dua sisi permasalahan muncul," tuturnya.

Sebagai informasi, beberapa kendala yang sempat dihadapi oleh wajib pajak pengguna coretax dalam beberapa hari terakhir contohnya ialah tidak bisa membuat kode otorisasi, tidak bisa membuat faktur pajak, tidak bisa menerima one time password (OTP), dan lain-lain.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi menuturkan kendala-kendala di atas sudah berhasil diselesaikan oleh tim IT DJP.

Baca Juga: Masuk Finalisasi, Pemerintah RI Segera Rampungkan Kerja Sama IEU-CEPA

Kendala yang sedang diperbaiki dan akan segera di-deploy oleh tim IT DJP ialah terkait dengan penambahan role access kepada pihak selain penanggung jawab (person in charge/PIC) utama.

"Kami ada service level agreement (SLA) 1 hari," katanya. (rig)

Baca Juga: Pemerintah Butuh Minimal Rp400 Triliun untuk Bangun Transmisi Listrik

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : coretax djp, coretax system, coretax, dirjen pajak suryo utomo, aplikasi pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 05 Juni 2025 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Sebut Penerimaan Negara dari Impor Barang Penumpang Tidak Besar

Kamis, 05 Juni 2025 | 14:30 WIB
PER-11/PJ/2025

SPT Tahunan Era Coretax, Koreksi Fiskal Diperinci per Akun Lapkeu

Kamis, 05 Juni 2025 | 13:00 WIB
CORETAX SYSTEM

Begini Teknis Bikin Faktur Pajak atas Penerimaan Uang Muka atau Termin

Kamis, 05 Juni 2025 | 11:30 WIB
KONSEP DASAR PAJAK

Ternyata Ada Kaitan Antara Pajak dan Pembentukan Negara, Seperti Apa?

berita pilihan

Minggu, 08 Juni 2025 | 13:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Usai Kena Teguran Keras, WP Mulai Lunasi Tunggakan Pajak Daerah

Minggu, 08 Juni 2025 | 12:00 WIB
PER-8/PJ/2025

Hal-Hal yang Diteliti Petugas Pajak dalam Penelitian Material PPh PHTB

Minggu, 08 Juni 2025 | 11:09 WIB
BADAN PENERIMAAN NEGARA

Membedah Urgensi Badan Penerimaan Negara, ISNU Gelar Diskusi Publik

Minggu, 08 Juni 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Lampiran SPT Tahunan Badan berdasarkan PER-11/PJ/2025

Minggu, 08 Juni 2025 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Masuk Finalisasi, Pemerintah RI Segera Rampungkan Kerja Sama IEU-CEPA

Minggu, 08 Juni 2025 | 10:00 WIB
ARAB SAUDI

Jamaah Haji Kini Bisa Dapat VAT Refund dari Kerajaan Arab Saudi

Minggu, 08 Juni 2025 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Butuh Minimal Rp400 Triliun untuk Bangun Transmisi Listrik

Minggu, 08 Juni 2025 | 09:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Surplus Neraca Dagang Mengecil, Mendag Sebut Ada Efek Geopolitik

Minggu, 08 Juni 2025 | 08:30 WIB
KABUPATEN BOGOR

Optimalkan PAD, DPRD Bogor Setujui Revisi Perda Pajak Daerah