AS Ingin Pungut Pajak atas Dana Remitansi sebesar 5 Persen

"Pajak tidak berlaku dalam hal pembayaran remitansi dilakukan melalui qualified remittance transfer provider dan pembayaran remitansi dilakukan oleh pengirim yang terverifikasi," bunyi rancangan undang-undang yang dirilis oleh DPR, dikutip pada Jumat (16/5/2025).

Sebagai informasi, qualified remittance transfer provider merupakan status yang diberikan kepada penyedia jasa remitansi yang telah menjalin kesepakatan tertulis dengan pemerintah AS.

Untuk mendapatkan status tersebut, penyedia jasa remitansi harus berkomitmen untuk melakukan verifikasi atas kewarganegaraan dari pengirim dana remitansi. Adapun pengirim terverifikasi adalah pengirim dana yang sudah teridentifikasi sebagai warga negara AS.

Apabila rancangan undang-undang tersebut disepakati, pajak sebesar 5% nantinya akan menyasar dana yang dikirimkan dari AS ke luar negeri oleh pemegang green card, visa H-1B, visa H-2A, dan visa H-2B.

Rencana pengenaan pajak atas remitansi mendapatkan respons negatif dari negara lain. Salah satunya ialah Meksiko. Menurut Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum, pengenaan pajak atas remitansi akan menekan laju pertumbuhan ekonomi kedua negara.

"Remitansi tidak hanya memperkuat ekonomi Meksiko, melainkan juga AS. Itulah sebabnya kami menganggap kebijakan ini bersifat sewenang-wenang dan tidak adil," tutur Sheinbaum seperti dilansir cnbc.com.

Pajak atas remitansi juga akan menimbulkan pemajakan berganda. "Pemajakan berganda juga akan timbul mengingat warga Meksiko yang tinggal di AS sudah membayar pajak kepada AS," ujarnya seperti dilansir aljazeera.com. (rig)