Bahlil Yakin Lifting Minyak 2025 Bisa Lampaui Target APBN 

"Lifting minyak kita sekarang kan hanya 580 ribu barel per day dan di dalam APBN kita 605 ribu barel per day di tahun 2025. Dan insyaallah akan bisa mencapai bahkan melebihi target dari apa yang dicanangkan dalam APBN," ungkap Bahlil, dikutip pada Jumat (2/5/2025).

Bahlil menekankan bahwa peningkatan lifting migas menjadi prioritas Pemerintah, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita yang menargetkan swasembada energi. Presiden bahkan telah menetapkan target strategis bagi produksi minyak nasional.

"Arahan Presiden Prabowo, meminta kepada kita (ESDM), pada 2029 minimal 900 ribu barell oil per day hingga 1 juta bopd," ujarnya.

Guna mencapai target lifting minyak, ada sejumlah strategi kebijakan yang disiapkan dan dijalankan pemerintah. Di antaranya, mempercepat proyek-proyek baru, optimalisasi sumur tua (idle well), serta penyederhanaan perizinan.

Terkait dengan optimalisasi sumur tua, Bahlil sempat berpesan kepada kontraktor migas akan mengoptimalkan kembali produksi minyak dari sumur-sumur yang telah lama berproduksi. Caranya dengan memanfaatkan sejumlah teknologi optimalisasi produksi seperti enhanced oil recovery (EOR).

"Kita tadi ke Pertamina Hulu Mahakam dan kita ngecek sekalipun ini memang sumur-sumur tua, tapi mereka masih mampu mempertahankan lifting (gas) dan bisa mendongkrak dari asumsi awal yang turunnya kurang lebih sekitar 200-300 mmscfd, sekarang sudah naik menjadi 400 sampai dengan 500 mmscfd," tambahnya.

Penyederhanaan perizinan juga menjadi salah satu fokus penting pemerintah dalam mendukung peningkatan produksi migas. Bahlil menilai regulasi yang sederhana dan tidak berbelit-belit akan memudahkan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam menjalankan aktivitas operasionalnya di lapangan.

Bahlil menjelaskan bahwa selama ini para kontraktor kerap mengeluhkan rumitnya proses perizinan yang justru menghambat kinerja dan memperlambat proses produksi. Untuk itu, Kementerian ESDM bekerja sama dan meminta pemerintah daerah, termasuk kepada gubernur, untuk dapat mendukung percepatan proses perizinan di tingkat lokal. (sap)