APBN Cetak Defisit Rp21 Triliun Akhir Mei 2025, Ini Kata Sri Mulyani
Paparan yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (17/6/2025).
JAKARTA, DDTCNews - Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kembali mengalami defisit sebesar Rp21 triliun pada akhir Mei 2025. Pada April 2025, APBN sempat mengalami surplus sebesar Rp4,3 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut defisit APBN pada Mei 2025 tersebut hanya sebesar 0,09% terhadap PDB. Angka itu masih jauh dari target sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB.
"APBN Kita posisi akhir Mei 2025 mengalami defisit Rp21 triliun. Tahun ini, UU APBN menetapkan defisit Rp616,2 triliun. Jadi, Rp21 triliun masih sangat kecil dan kami akan tetap pantau pelaksanaan APBN," katanya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (17/6/2025).
Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara hingga akhir Mei 2025 mencapai Rp995,3 triliun atau 33,1% dari target tahun ini. Sementara itu, realisasi belanja sudah mencapai Rp1.016,3 triliun per akhir Mei 2025.
Dari sisi pendapatan negara, penerimaan pajak terkumpul Rp683,3 triliun atau 31,2% dari target 2025. Kemudian, penerimaan kepabeanan dan cukai senilai Rp122,9 triliun 40,7% dari target tahun ini, dan PNBP Rp188,7 triliun atau 36,7% dari target APBN.
Dari sisi belanja negara, anggaran Rp1.016,3 triliun telah digelontorkan untuk belanja pemerintah pusat senilai Rp694,2 triliun dan transfer ke daerah senilai Rp322 triliun.
Sri Mulyani menambahkan keseimbangan primer APBN hingga akhir Mei 2025 mencapai Rp192,1 triliun, dan pembiayaan anggaran sebesar Rp324,8 triliun.
"Semua pos, terutama pendapatan, dipengaruhi banget ekonomi global, geopolitik bahkan masalah perang. Dampak spillover-nya masuk melalui pertumbuhan ekonomi, harga komoditas, dan lain sebagainya," ujarnya. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Waswas Pertumbuhan Ekonomi di Bawah 5%, Apindo Sarankan Hal Ini
KY: Kenaikan Gaji Hakim Perlu Dibarengi dengan Penguatan Integritas
Bantu UMKM Lokal Pahami Regulasi dan Prosedur Ekspor, DJBC Lakukan Ini
Rugikan Daerah, Pemda Copot Puluhan Reklame Liar dan Tak Berizin
berita pilihan
PER-8/PJ/2025 Berlaku 21 Mei 2025, Peraturan Dirjen Pajak Ini Dicabut
Kepala KPP Bisa Tetapkan WP Non-Aktif secara Jabatan, Ini Syaratnya
Migrasi Data ke Coretax Butuh Waktu Setahun, Ini Penjelasan DJP
Polri Bikin Satgassus Penerimaan Negara, Ini Kata Sri Mulyani
Cukai Minuman Berpemanis Batal Dikenakan Tahun Ini, Ini Kata Dirjen
Soal Rasio Biaya Pinjaman/EBITDA, DJP Siapkan Kajian
Ada Pembayaran Uang Muka, Kolom Nama Barang di Faktur Ada Penyesuaian
Threshold Dinamisasi Angsuran PPh 25 Kini Jadi 125%, Ini Alasan DJP
Pemerintah Sudah Bayarkan Gaji ke-13 ASN Senilai Rp32,8 Triliun
