Migrasi Data ke Coretax Butuh Waktu Setahun, Ini Penjelasan DJP
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto (tengah).
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan alasan migrasi data dari sistem administrasi perpajakan lama ke baru, yaitu coretax administration system, membutuhkan waktu kurang lebih setahun.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan sejumlah data perpajakan masih tersimpan dan dikelola menggunakan sistem administrasi yang lama, yakni DJP Online. Oleh karena itu, DJP membutuhkan waktu untuk melakukan migrasi data.
"Memang belum seluruhnya proses bisnis kami akselerasi dengan coretax. Masih ada beberapa proses bisnis dan data yang kami masih maintain di sistem legacy," katanya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (17/6/2025).
Bimo menyampaikan beberapa data perpajakan sudah dimigrasikan ke coretax system sebelum peluncuran pada 1 Januari 2025 guna mendukung kebutuhan para fiskus dan wajib pajak.
Sayang, dia tidak mengungkapkan secara terperinci faktor-faktor yang menyebabkan migrasi data ke coretax memakan waktu sampai dengan Desember 2025.
"Beberapa data yang kami manage di sistem legacy, selain memang sudah beberapa data kami migrasikan bersamaan dengan cortex yang efektif beroperasi sejak awal tahun," tutur Bimo
Untuk diketahui, eks Dirjen Pajak Suryo Utomo sebelumnya menuturkan proses migrasi data dari sistem lama ke coretax system ditargetkan selesai pada 31 Desember 2025.
Selain masalah migrasi data, DJP juga menargetkan akan memperbaiki bug and error pada proses bisnis di coretax system pada 31 Juli 2025. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Website Baru DDTC Library, Wujud Komitmen Literasi Pajak Berkelanjutan
Afiliator e-Commerce Dapat Komisi Jualan, Siapa yang Potong Pajaknya?
PER-11/PJ/2025 Turut Atur Pembuatan Faktur Pajak dalam Keadaan Kahar
Dapat Surat Bebas PPh Pasal 22, WP Wajib Lapor Realisasi via Coretax
berita pilihan
PER-8/PJ/2025 Berlaku 21 Mei 2025, Peraturan Dirjen Pajak Ini Dicabut
Kepala KPP Bisa Tetapkan WP Non-Aktif secara Jabatan, Ini Syaratnya
Polri Bikin Satgassus Penerimaan Negara, Ini Kata Sri Mulyani
Cukai Minuman Berpemanis Batal Dikenakan Tahun Ini, Ini Kata Dirjen
Soal Rasio Biaya Pinjaman/EBITDA, DJP Siapkan Kajian
Ada Pembayaran Uang Muka, Kolom Nama Barang di Faktur Ada Penyesuaian
Threshold Dinamisasi Angsuran PPh 25 Kini Jadi 125%, Ini Alasan DJP
Pemerintah Sudah Bayarkan Gaji ke-13 ASN Senilai Rp32,8 Triliun
Negara Ini Perpanjang Diskon Pajak BBM hingga Agustus 2025
