RUU PERAMPASAN ASET

Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset, Istana: Bolanya Kini di DPR

Redaksi DDTCNews | Jum'at, 30 Agustus 2024 | 17:45 WIB

Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di Jateng bersama aliansi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Jawa Tengah Menggugat (GERAM) berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Semarang, Kompleks Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (26/8/2024). Dalam aksi yang berakhir ricuh itu massa mengawal Peraturan KPU Pilkada 2024, menolak revisi UU Polri/TNI, mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, mengutuk segala bentuk represifitas aparat kepada mahasiswa, aktivis, maupun masyarakat sipil saat berlangsungnya demonstrasi, serta mengecam segala tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang dinilai merugikan negara. ANTARA FOTO/Aji Styawan/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Bola panas pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kini disebut berada di lembaga eksekutif alias DPR. Hal ini menyusul dorongan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset yang kembali keluar dari mulut Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Rumadi Ahmad menyampaikan bahwa arahan presiden terkait dengan RUU Perampasan Aset adalah sinyal bagi DPR untuk mengebut pembahasan dan pengesahan beleid tersebut. Rumadi mengatakan sejak Surat Presiden (Surpres) dikirim ke DPR pada Mei 2023, sudah lebih dari 5 kali Presiden Jokowi menyuarakan desakan pembahasan RUU Perampasan Aset.

“Respons dan dukungan publik yang positif dan sebesar ini terhadap RUU Perampasan Aset seharusnya menjadi modal penting bagi anggota legislatif untuk lebih bersemangat membahasnya, jangan ditunda pembahasan ini hanya demi kepentingan politik jangka pendek,” ungkap Rumadi, Jumat (30/8/2024).

KSP, imbuh Rumadi, telah menyerap aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat terkait dengan pengesahan RUU ini. Dalam beberapa kesempatan, diskusi mengenai RUU Perampasan Aset juga melibatkan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Selain menyuarakan secara lisan, dukungan presiden terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset juga ditunjukkan melalui penunjukan Ketua PPATK sebagai salah satu anggota Pansel Capim dan Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rumadi menilai PPATK merupakan instansi inti dalam implementasi RUU Perampasan Aset nantinya.

"Hal ini tentu dimaksudkan, agar seleksi Capim dan Dewas yang akan dikirim ke DPR ini juga merupakan calon yang memiliki rekam jejak, integritas, dan memiliki keberpihakan terhadap RUU Perampasan Aset," kata Rumadi

Baca Juga: Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak sepanjang 2024

Selain dukungan dalam negeri, Rumadi menambahkan, diterimanya Indonesia sebagai keanggotaan penuh FATF (Financial Action Task Force) pada Oktober 2023 lalu adalah bukti nyata komitmen pemerintah untuk mewujudkan sistem keuangan yang lebih terpercaya dan akuntabel.

“Peran dan kontribusi aktif Indonesia sebagai anggota penuh FATF, G-20, Dewan HAM PBB, Keketuaan di Asean, serta dalam berbagai forum internasional adalah kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang harus dijaga," kata Rumadi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali mendesak DPR untuk segera membahas RUU Perampasan Aset. Menurut Jokowi, jika DPR mampu mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan ketentuan Pilkada dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), DPR seharusnya bisa mengambil langkah cepat untuk menangani isu-isu urgen yang lain. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : RUU Perampasan Aset, korupsi, penegakan hukum, Jokowi, RUU Pilkada