Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Review
Jum'at, 25 April 2025 | 15:45 WIB
REPORTASE DDTC DARI SINGAPURA
Jum'at, 25 April 2025 | 11:45 WIB
REPORTASE DDTC DARI SINGAPURA
Jum'at, 25 April 2025 | 11:11 WIB
REPORTASE DDTC DARI SINGAPURA
Jum'at, 25 April 2025 | 09:30 WIB
KONSULTASI CORETAX
Komunitas
Kamis, 24 April 2025 | 15:10 WIB
STH INDONESIA JENTERA
Rabu, 23 April 2025 | 10:20 WIB
DDTC ACADEMY – PRACTICAL COURSE
Selasa, 22 April 2025 | 16:03 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Senin, 21 April 2025 | 11:38 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT Exam Preparation Course
Fokus
Reportase

Mengawal Transformasi Sistem Peradilan Pajak di Bawah Payung Yudisial

Senin, 21 April 2025 | 10:15 WIB
LAPORAN FOKUS
Transformasi kelembagaan peradilan pajak di Tanah Air terus berlangsung. Yang terbaru, Pengadilan Pajak berpindah ke MA. Apakah ini sudah menjawab tantangan?
Senin, 21 April 2025 | 10:00 WIB
LAPORAN FOKUS
Lewat Tetralogi Buru, Pramoedya tak sekadar menuliskan soal perlawanan rakyat. Di dalamnya, tersirat pesan mengenai kerinduan rakyat terhadap keadilan.
Senin, 21 April 2025 | 09:15 WIB
LAPORAN FOKUS
Mengaitkan Pengadilan Pajak dengan penerimaan negara juga tidak sejalan dengan fungsi Pengadilan Pajak.
Senin, 21 April 2025 | 09:30 WIB
LAPORAN FOKUS
Pengadilan Pajak menjadi tempat bagi wajib pajak atau penanggung pajak untuk mencari keadilan dan perlindungan hukum terhadap sengketa pajak.
Rabu, 26 Maret 2025 | 10:45 WIB
LAPORAN FOKUS, SEKJEN KEMENKEU HERU PAMBUDI:
Kewenangan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pada Pengadilan Pajak dialihkan dari Kemenkeu ke MA. Hal ini membuat transformasi lebih cepat.
Senin, 21 April 2025 | 09:45 WIB
LAPORAN FOKUS
Dalam perjalanannya, Pengadilan Pajak dihadapkan pada tantangan berupa sengketa pajak yang tinggi, bahkan cenderung meningkat.
Senin, 21 April 2025 | 09:00 WIB
LAPORAN FOKUS
Kebanyakan negara memiliki sistem peradilan pajak dengan 2 tingkat atau lebih.
Sabtu, 19 April 2025 | 09:05 WIB
LAPORAN FOKUS
Mahkamah Konstitusi menegaskan Pengadilan Pajak merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, tidak semestinya berada dalam lingkup lembaga eksekutif.