Kemenkeu Vietnam Usulkan Perpanjangan Relaksasi Penyetoran Pajak

Ilustrasi.
HANOI, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Vietnam mengusulkan kembali relaksasi penyetoran berbagai jenis pajak untuk diperpanjang pada tahun ini.
Kemenkeu menyatakan relaksasi penyetoran pajak telah diberikan pada beberapa tahun lalu. Seiring dengan kinerja ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, Kemenkeu mengusulkan relaksasi penyetoran pajak untuk meringankan arus kas pelaku usaha.
"APBN 2025 tidak akan terkena dampak negatif karena pelaku usaha dan usaha rumah tangga masih tetap diharuskan melunasi semua kewajibannya paling lambat 31 Desember," bunyi pernyataan Kemenkeu, dikutip pada Minggu (2/3/2025).
Kemenkeu mengusulkan jenis pajak yang diusulkan mendapat relaksasi penyetoran, yakni PPN, PPh badan, PPh orang pribadi. Selain itu, sewa tanah kepada negara juga diusulkan memperoleh relaksasi penyetoran.
Pajak yang diusulkan mendapat penangguhan penyetoran diperkirakan mencapai VND102 triliun atau sekitar Rp65,28 triliun.
Berdasarkan usulan Kemenkeu, setoran PPN akan direlaksasi selama 6 bulan untuk setoran yang jatuh tempo pada Februari, Maret, dan kuartal I/2025. Untuk setoran yang jatuh tempo pada April, Mei, Juni, dan kuartal II/2025, akan diperpanjang selama 5 bulan.
Total setoran PPN yang ditangguhkan diperkirakan senilai VND62 triliun, dengan batas waktu pembayaran terakhir ditetapkan pada 31 Desember 2025.
Mengenai PPh badan, Kemenkeu mengusulkan relaksasi 5 bulan untuk setoran masa yang jatuh tempo pada kuartal I/2025 dan kuartal II/2025. Setoran PPh badan yang direlaksasi diperkirakan senilai VND36 triliun.
Usaha skala rumah tangga dan perorangan juga akan mendapat relaksasi penyetoran PPN dan PPh orang pribadi pada 2025 dengan tanggal jatuh tempo pada 31 Desember 2025. Setoran pajak yang direlaksasi dari kelompok ini diperkirakan VND350 miliar.
Kemudian, relaksasi diberikan selama 6 bulan untuk 50% atas sewa tanah negara yang dibayarkan pada 2025 oleh perusahaan, organisasi, rumah tangga, dan pemilik bisnis perorangan. Total sewa tanah yang direlaksasi diproyeksikan mencapai VND3,6 triliun.
Meskipun mulai muncul tanda-tanda pemulihan ekonomi pada 2024, Kemenkeu menyatakan Vietnam masih dihadapkan pada berbagai tantangan.
Misal, tekanan stabilisasi ekonomi, keterbatasan akses kredit, peningkatan utang macet, dan pencairan investasi publik yang lebih lambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Seperti dilansir vietnamplus.vn, terdapat beberapa sektor industri lainnya juga belum pulih sejak 2023 antara lain seperti sektor pertanian, kehutanan, perikanan, produksi besi dan baja, peralatan mesin, dan tembakau. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.