Kementerian ESDM Siapkan Roadmap Pensiun Dini 13 PLTU

"Di situ kan [Perpres 112/2022] ada beberapa kriteria yang diatur, misal umur, kinerja, efisiensi, dan produktivitasnya. Jadi, itu dilihat dari umur, dari kinerja, dari emisinya, semua. Jadi, kami udah ada daftarnya tuh yang 13 PLTU itu," katanya, dikutip pada Minggu (25/8/2024).

Dadan menuturkan dukungan dari para pihak dibutuhkan agar pensiun dini PLTU tidak menimbulkan kenaikan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik dan tekanan pasokan listrik.

"Untuk pensiun dini itu, kami tidak mau ada nanti BPP naik. Nanti, kekurangan listrik atau uang pemerintahnya keluar. Jadi, kira-kira 3 hal itu yang kita jaga," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Dadan, dukungan, utamanya dari negara maju, amat dibutuhkan mengingat penurunan emisi adalah program dan komitmen bersama.

"Jadi mana supportnya dari negara maju, dari luar, yang bisa membuat kita bisa menjalankannya itu menjadi lebih sesuai dengan kemampuan kita," tuturnya.

Sebagai informasi, pemerintah sesungguhnya telah memperoleh komitmen dukungan dari negara maju dalam rangka memensiunkan PLTU secara dini.

Komitmen dukungan tersebut tercantum dalam Just Energy Transitions Partnership (JETP) sesuai dengan yang disepakati Indonesia dengan International Partners Group (IPG).

JETP telah disepakati oleh Indonesia dan negara-negara IPG pada 2022. Adapun negara-negara yang tergabung IPG antara lain Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Prancis, Norwegia, Italia, dan Inggris.

Lewat kesepakatan tersebut, IPG berkomitmen memberikan senilai US$20 miliar untuk mendukung transisi energi di Indonesia. Imbal baliknya, Indonesia berkomitmen mencapai net zero emission khusus pada sektor ketenagalistrikan paling lambat pada 2050.

Guna mencapai net zero, Indonesia berkomitmen untuk memensiunkan PLTU Pelabuhan Ratu pada 2037 dan PLTU Cirebon-1 pada 2035. Dana yang dibutuhkan untuk memensiunkan 2 PLTU tersebut secara dini mencapai US$1,13 miliar. (rig)