Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Rabu, 26 Februari 2025 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 26 FEBRUARI 2025 - 04 MARET 2025
Rabu, 19 Februari 2025 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 19 FEBRUARI 2025 - 25 FEBRUARI 2025
Rabu, 12 Februari 2025 | 09:27 WIB
KURS PAJAK 12 FEBRUARI 2025 - 18 FEBRUARI 2025
Rabu, 05 Februari 2025 | 11:07 WIB
PAJAK MINIMUM GLOBAL
Fokus
Reportase

KY: Pencalonan Hakim Agung Pajak Demi Penuhi Kebutuhan MA

A+
A-
0
A+
A-
0
KY: Pencalonan Hakim Agung Pajak Demi Penuhi Kebutuhan MA

Komisi Yudisial.

JAKARTA, DDTCNews - Komisi Yudisial (KY) berpandangan pengusulan 2 hakim pajak sebagai calon hakim agung (CHA) tata usaha negara (TUN) khusus pajak sudah sesuai dengan ketentuan.

Anggota KY Binziad Kadafi mengatakan meski 2 CHA TUN khusus pajak tersebut memang belum memiliki pengalaman sebagai hakim karier selama minimal 20 tahun, keduanya tetap dicalonkan dalam rangka memenuhi kebutuhan objektif Mahkamah Agung (MA).

"Rapat pleno KY telah mempertimbangkan banyak faktor, termasuk peraturan perundang-undangan dan kebutuhan empiris saat mengambil keputusan," ujar Kadafi, Jumat (6/9/2024).

Baca Juga: Pindah ke MA, Pengadilan Pajak Jadi Benteng Terakhir WP Cari Keadilan

UU MA memang mengatur bahwa CHA yang merupakan hakim karier harus memiliki pengalaman sebagai hakim minimal selama 20 tahun. Masalahnya, Pengadilan Pajak baru dibentuk pada April 2002 dan hingga saat ini tidak ada satupun hakim pajak yang memiliki pengalaman menjadi hakim selama 20 tahun atau lebih.

"Tidak ada hakim pajak yang memenuhi pengalaman menjadi hakim paling sedikit 20 tahun. Bahkan, bisa dikatakan hingga 7 tahun ke depan tidak akan ada hakim pajak yang memenuhi persyaratan menjadi hakim selama 20 tahun," ujar Kadafi.

Lebih lanjut, berbeda dengan hakim-hakim yang lain, seseorang baru bisa diangkat menjadi hakim pajak bila sudah berusia paling rendah 45 tahun. Syarat usia untuk menjadi hakim pajak tersebut setara dengan syarat usia untuk menjadi hakim agung. "Ini menunjukkan bahwa memang ada pembinaan yang khusus bagi karier hakim Pengadilan Pajak," ujar Kadafi.

Baca Juga: DJP Beri Penegasan soal Pengkreditan Pajak Masukan, Ada 5 Poin Utama

Kadafi pun menekankan jumlah hakim agung TUN khusus pajak perlu ditambah dalam rangka menangani perkara peninjauan kembali (PK) pajak di MA yang sangat tinggi.

Dari 7.979 perkara PK di kamar TUN pada 2023, 88,65% di antaranya adalah perkara PK pajak. Meski perkara PK pajak amatlah dominan, MA hanya memiliki 1 hakim agung TUN khusus pajak, yakni Cerah Bangun.

"Dari 7 hakim agung TUN, hanya 1 yang memiliki spesifikasi keahlian di bidang pajak. Padahal, perkara PK pajak yang masuk ke MA itu membutuhkan keahlian yang sangat spesifik agar seorang hakim bisa memeriksa dan memutusnya dengan kompeten, baik, dan konsisten," ujar Kadafi.

Baca Juga: Prabowo Panggil Seluruh Hakim ke Istana, Minta Back Up Penegakan Hukum

Seperti diketahui, Komisi III DPR memutuskan untuk menolak seluruh CHA dan calon hakim ad hoc HAM yang diusulkan oleh KY. Secara khusus, Komisi III DPR berpandangan CHA TUN khusus pajak LY Hari Sih Advianto dan Tri Hidayat Wahyudi tidak memenuhi syarat formal karena keduanya belum memiliki pengalaman menjadi hakim karier minimal selama 20 tahun. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Seleksi Hakim Agung, Calon Hakim Agung, CHA Pajak, hakim pajak, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 10 September 2024 | 09:25 WIB
MAHKAMAH AGUNG

Rapat Peraturan MA soal Perkara Pidana Perpajakan, Dirjen Pajak Hadir

Senin, 09 September 2024 | 09:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Coretax: Fitur Deposit Tak Bisa untuk Bayar Pajak Jika Saldo Tak Cukup

Minggu, 08 September 2024 | 13:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Soal Syarat CHA Pajak, KY: Perlu Ada Regulasi yang Lebih Akomodatif

Jum'at, 06 September 2024 | 15:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

KY Tegaskan Tak Ada Pelanggaran Aturan dalam Seleksi Calon Hakim Agung

berita pilihan

Sabtu, 01 Maret 2025 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Klaim Makan Bergizi Gratis Sudah Diterima 2 Juta Anak

Sabtu, 01 Maret 2025 | 08:30 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Ada Opsen, Penerimaan Pajak Kendaraan Kepri Susut Rp10 Miliar

Sabtu, 01 Maret 2025 | 08:00 WIB
KABUPATEN ACEH BARAT

Selama Ramadan, Pedagang Musiman Bakal Kena Retribusi Kebersihan

Sabtu, 01 Maret 2025 | 07:30 WIB
WEEKLY TAX NEWS ROUNDUP

Annual Tax Return Deadline Fixed: Note Coretax Penalty Nullification

Sabtu, 01 Maret 2025 | 07:30 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Batas Lapor SPT Tahunan Tak Geser, Cermati Penghapusan Sanksi Coretax

Jum'at, 28 Februari 2025 | 19:30 WIB
THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Berlakukan Pajak Turis pada Akhir Tahun