Meski Terkontraksi 4 Persen, Kinerja PNBP Sudah Lampaui Target

"Secara year on year PNBP yang Rp522,4 triliun itu 4% kontraksi dibandingkan posisi tahun lalu," katanya, dikutip pada Kamis (12/12/2024).

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu kemudian menjelaskan kinerja PNBP ini yang masih terkontraksi ini sejalan dengan moderasi harga komoditas dan penurunan lifting minyak bumi. Hal ini utamanya terlihat dari realisasi PNBP SDA migas yang minus 4,5%.

Penurunan lifting minyak bumi disebabkan oleh tertundanya onstream, penyusutan produksi alamiah sumur migas yang tinggi sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang menua. Secara nominal, realisasi PNBP SDA migas senilai Rp104,1 triliun atau mencapai 94,5% dari target APBN.

Kemudian, realisasi PNBP SDA nonmigas senilai Rp107,7 triliun atau 110,4% dari target APBN. Realisasi ini juga terkontraksi 15,2% akibat moderasi harga batu bara sehingga royalti yang dikumpulkan minus 23,5%.

Mengenai PNBP dari kekayaan negara dipisahkan (KND), realisasinya mencapai Rp86,4 triliun atau 100,6% dari target APBN. PNBP KND tumbuh 5,9% yang utamanya ditopang oleh pembayaran dividen dari BUMN perbankan atas peningkatan kinerja keuangan, khususnya Bank Himbara.

Setelahnya, PNBP lainnya senilai Rp135 triliun atau mencapai 117,7% dari target APBN. Penerimaan ini terkontraksi 7,7% karena penurunan pendapatan hasil tambang sejalan dengan moderasi harga batu bara.

Selain itu, ada efek penurunan PNBP kementerian/lembaga, terutama dari pendapatan nonlayanan yang sifatnya tidak berulang pada Kejaksaan, Kemenkominfo, dan Kemenkes.

Adapun realisasi PNBP BLU, tercatat senilai Rp88,8 triliun atau 106,5% dari target APBN. Kinerja ini tumbuh 10,8%, terutama berasal dari pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, pelayanan rumah sakit, pendidikan, dan pendapatan pengelolaan dana BLU.

"PNBP dari sisi target on track, bahkan sudah ada beberapa yang sudah melebihi target. Memang kalau dibandingkan tahun lalu memang lebih rendah karena asumsi kita dan juga proyeksi kita terhadap indikator untuk penerimaan negara bukan pajak lebih rendah," ujar Anggito. (sap)