Pemda Adakan Pengadaan Lahan, Fiskus Beberkan Aspek Perpajakannya

“Apa saja pajak terutang untuk pengadaan tanah yang akan digunakan sebagai tempat penampungan sampah?” tanya wajib pajak seperti dikutip dari situs web DJP, Rabu (25/12/2024).

Sementara itu, Kepala KP2KP Sinjai Hendrawan menjelaskan bahwa instansi pemerintah wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang apabila sesuai dengan ketentuan undang undang perpajakan.

“Untuk pembelian tanah yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan. Dari aspek PPh, apabila tanah diperuntukkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum maka tarifnya nol persen sesuai PMK 261/2016,” tuturnya.

Kemudian, dari aspek PPN, tanah tidak masuk ke dalam negative list PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4a UU PPN. Artinya, setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan transaksi penjualan tanah dan/atau bangunan wajib membuat faktur pajak dengan mencantumkan identitas pembeli (NPWP Pembeli).

“Untuk instansi pemerintah, wajib memungut dan meyetorkan PPN sebesar 11% sesuai faktur yang telah diterbitkan oleh wajib pajak PKP,” ujar Hendrawan.

Wajib pajak merasa terbantu dengan penjelasan dari Hendrawan terkait pemahaman pajak atas pengadaan lahan oleh instansinya.

Hendrawan menegaskan bahwa KP2KP Sinjai selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak. Jika masih terdapat kendala dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak dapat meminta konsultasi kepada petugas di KP2KP Sinjai atau ke KPP Pratama Bulukumba.

“Semua layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak gratis atau tidak dipungut biaya,” katanya. (DDTCNews)