Pengawasan Aset Kripto Bakal Pindah ke OJK pada Tahun Depan

"Berdasarkan UU P2SK, pengawasan aset kripto akan dialihkan dari Bappebti ke OJK paling lambat 2 tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan, yaitu Januari 2025," tulis OJK dalam IAKD 2024-2028, dikutip pada Minggu (11/8/2024).

Merujuk pada dokumen tersebut, OJK akan merancang regulasi yang tepat untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan memitisigasi risiko-risiko terkait aset kripto, utamanya risiko pencucian uang menggunakan aset kripto dan penerapan distributed ledger technology (DLT).

Perlu diketahui, yang dimaksud dengan DLT adalah teknologi untuk menyimpan informasi melalui buku besar terdistribusi, yakni salinan digital berulang dari data yang tersedia di beberapa lokasi.

Sesuai dengan pedoman dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), blockchain dan aset yang ditokenisasi harus tunduk pada pengawasan regulator pasar keuangan.

Teknologi harus diatur untuk menjaga stabilitas keuangan, melindungi konsumen, menjaga integritas pasar, dan mendorong persaingan.

Regulasi yang terintegrasi secara nasional diperlukan mengingat produk berbasis blockchain bakal bersinggungan dengan sistem pembayaran, pasar sekuritas, dan pasar keuangan. Mengingat aset kripto bersifat global, kerja sama internasional juga menjadi sangat penting.

Secara terperinci, kerangka regulasi blockchain akan mencakup 2 hal antara lain penerapan regulasi keuangan yang sudah ada pada inovasi baru ini, dan penerbitan rezim regulasi khusus yang disesuaikan dengan karakteristiknya.

Peta jalan IAKD 2024-2028 diharapkan dapat menjadi panduan dalam pengembangan industri agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi sektor jasa keuangan, perekonomian nasional, dan upaya pendalaman pasar industri jasa keuangan. (rig)