Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Penyusunan KEM-PPKF 2026 Pertimbangkan Program Prioritas Prabowo

A+
A-
0
A+
A-
0
Penyusunan KEM-PPKF 2026 Pertimbangkan Program Prioritas Prabowo

Ilustrasi. Gedung Kementerian Keuangan. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah tengah menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 dengan mempertimbangkan sejumlah program yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menyebutkan KEM-PPKF 2026 antara lain mencakup kebijakan yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat incremental capital output ratio (ICOR) yang saat ini relatif tinggi di level 6,3%.

"Kebijakan struktural yang memperkuat potensi pertumbuhan ekonomi dan menurunkan ICOR itu menjadi highlight utama dalam KEM-," ujarnya dalam Konferensi APBN Kita, dikutip pada Kamis (1/5/2025).

Baca Juga: Kemenko Perekonomian Minta Swasta dan UMKM Terlibat di Program MBG

Febrio juga menyampaikan penyusunan KEM-PPKF 2026 turut mempertimbangkan program unggulan Prabowo seperti makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi merah putih.

Ia menerangkan serangkaian kebijakan dalam KEM-PPKF 2026 bertujuan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Menurutnya, Kemenkeu juga masih akan menampung arahan dari sejumlah pihak untuk menyusun dokumen tersebut.

"Itu akan menjadi tema utama dalam KEM-PPKF dan akan kita segera sampaikan nanti setelah mendapatkan arahan lebih lanjut," ucapnya.

Baca Juga: Penyerahan Kacang Hijau Kena PPN? Kring Pajak Jelaskan Aturannya

Lantaran masih tahap penyusunan, Febrio belum mengungkapkan secara terperinci skenario arah kebijakan dalam KEM -PPKF 2026. Namun, penyusunan dokumen tersebut sudah mempertimbangkan semua arahan dari Prabowo.

KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang memuat ulasan mendalam tentang gambaran dan skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal ke depan. Dokumen ini disusun dan disampaikan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan nota keuangan dan RAPBN.

UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) mengatur pemerintah perlu menyampaikan KEM-PPKF kepada DPR paling lambat tanggal 20 Mei. Setelah menerima KEM-PPKF, komisi DPR bersama kementerian/lembaga (K/L) akan mulai menggelar rapat untuk membahas rencana kerja dan anggaran (RKA) dari K/L tersebut. (dik)

Baca Juga: SPT Era Coretax Standarkan Lampiran Penghitungan Fasilitas Pasal 31E

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : KEM-PPKF 2026, kebijakan fiskal, prabowo-gibran, APBN, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 25 Juni 2025 | 10:00 WIB
PER-8/PJ/2025

Izin Pembukuan Rusak dan Tak Terbaca, Bisa Ajukan Ulang via Coretax

Rabu, 25 Juni 2025 | 09:30 WIB
APBN 2025

Terbitkan 2 Seri Sukuk Ritel, Pemerintah Raup Rp27,8 Triliun

Rabu, 25 Juni 2025 | 08:30 WIB
PER-11/PJ/2025

DJP Bisa Terbitkan Keputusan Penetapan Angsuran PPh 25, Ini Aturannya

Rabu, 25 Juni 2025 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Pembetulan SPT Tahunan di Era Coretax System, Begini Mekanismenya

berita pilihan

Rabu, 25 Juni 2025 | 20:30 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Kemenko Perekonomian Minta Swasta dan UMKM Terlibat di Program MBG

Rabu, 25 Juni 2025 | 19:00 WIB
PMK 64/2022

Penyerahan Kacang Hijau Kena PPN? Kring Pajak Jelaskan Aturannya

Rabu, 25 Juni 2025 | 18:00 WIB
PER-11/PJ/2025

SPT Era Coretax Standarkan Lampiran Penghitungan Fasilitas Pasal 31E

Rabu, 25 Juni 2025 | 16:30 WIB
PER-11/PJ/2025

Pembetulan SPT Masa PPh 21 atau Unifikasi Bikin LB, Ini Implikasinya

Rabu, 25 Juni 2025 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

E-Seal Dipakai untuk Pengangkutan Barang Impor-Ekspor, Ini Kata DJBC

Rabu, 25 Juni 2025 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Imbau Pemda, Bappenas: Perencanaan Daerah Harus Selaras dengan Pusat

Rabu, 25 Juni 2025 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Optimalkan PAD, Gebyar Diskon Pajak Kendaraan Bermotor Digelar

Rabu, 25 Juni 2025 | 14:40 WIB
LAPORAN FOKUS

Dialog Soal PTKP Jangan Sebatas Naik-Tidaknya, Tapi Juga Skema Ideal