PER-11/PJ/2025 Perinci Syarat Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk dokumen elektronik; atau formulir kertas (hardcopy)," bunyi Pasal 119 ayat (2) PER-11/PJ/2025, dikutip pada Senin (2/6/2025).

Selain itu, wajib pajak juga harus memenuhi persyaratan lainnya, yaitu sudah menyampaikan SPT Tahunan PPh 2 tahun pajak terakhir dan SPT Masa PPN 3 masa pajak terakhir.

Permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 harus dibuat sesuai dengan format dan diisi sesuai dengan petunjuk pengisian yang tercantum dalam Lampiran K PER-11/PJ/2025.

Atas permohonan tersebut, DJP akan menerbitkan bukti penerimaan. Setelah bukti penerimaan terbit, DJP akan melakukan penelitian atas permohonan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, DJP akan menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan dalam waktu maksimal 30 hari setelah bukti penerimaan diterbitkan.

Bila keputusan tak diterbitkan dalam waktu 30 hari, permohonan wajib pajak akan dianggap diterima dan wajib pajak dapat mengangsur PPh Pasal 25 sesuai dengan penghitungannya untuk bulan-bulan yang tersisa.

Sebagai informasi, wajib pajak berhak mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dalam hal setelah 3 bulan diketahui PPh yang akan terutang dalam 1 tahun pajak bakal lebih rendah dari 75% dari PPh terutang—yang menjadi dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25.

Hak wajib pajak untuk mengajukan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 telah diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-537/PJ/2000 dan telah diatur kembali melalui PER-11/PJ/2025.

Dalam KEP-537/PJ/2000, permohonan pengurangan PPh Pasal 25 hanya mensyaratkan penghitungan PPh yang akan terutang berdasarkan proyeksi penghasilan dan PPh Pasal 25 bulan-bulan yang tersisa dalam tahun pajak.

Dengan berlakunya PER-11/PJ/2025 terhitung sejak 22 Mei 2025, KEP-537/PJ/2000 resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (rig)