BKP Dikirim ke Kawasan PPN Tak Dipungut, FP Harus Diisi Alamat Ini

"... alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diisi dengan alamat tempat kegiatan usaha yang menerima BKP/JKP sebagaimana dimaksud dalam huruf a," bunyi penggalan Pasal 34 ayat (7) PER-11/PJ/2025, dikutip pada Selasa (3/6/2025).

Yang dimaksud dengan kawasan tertentu yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut ialah kawasan tertentu sebagaimana diatur dalam:

1. ketentuan mengenai tempat penimbunan berikat;
2. ketentuan mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus (KEK);
3. ketentuan mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB); dan
4. ketentuan lain yang mengatur mengenai kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean yang mendapat fasilitas PPN/PPnBM tidak dipungut.

Contoh, PT G adalah wajib pajak badan yang bertempat kedudukan di Jalan T.M.P. Kalibata No. 100G, RT 60/RW 70, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan 12750. PT G terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Satu dengan NPWP 0019999999091000.

Meski berkedudukan di Jakarta Selatan, PT G juga memiliki tempat kegiatan usaha yang berlokasi di kawasan berikat di Jalan Raya Semarang Kendal KM 12, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Semarang 50181 dengan nomor identitas tempat kegiatan usaha (NITKU) 0019999999091000000001.

Pada Oktober 2025, PT D selaku pengusaha kena pajak (PKP) melakukan penyerahan BKP ke tempat kegiatan usaha PT G yang berlokasi di kawasan berikat dimaksud. Penyerahan ke kawasan berikat memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut.

Dalam kasus ini, PT D wajib membuat faktur pajak dengan mencantumkan alamat tempat kegiatan usaha PT G, yakni Jalan Raya Semarang Kendal KM 12, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Semarang 50181. (rig)