Jatuh Tempo Diseragamkan, WP Diminta Disiplin Bayar Pajak

"Namun, kemudahan ini tetap memerlukan disiplin dan kepatuhan tinggi dari wajib pajak agar terhindar dari sanksi dan mendukung kelancaran penerimaan negara," bunyi keterangan tertulis KPP Pratama Kosambi, dikutip pada Kamis (5/6/2025).

KPP Pratama Kosambi menyebut penerbitan PMK 81/2024 menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan sistem perpajakan yang lebih sederhana, adil, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi. Dengan tanggal jatuh tempo yang lebih seragam dan aturan penalti yang lebih adil, wajib pajak diharap lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penyeragaman jatuh tempo pembayaran dan penyetoran beragam jenis pajak ini sejalan dengan penerapan coretax administration system. Penyeragaman jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak tersebut berlaku untuk PPh yang harus dibayar sendiri, PPh pemotongan/pemungutan (potput), PPN, serta pajak karbon.

Berdasarkan Pasal 94 ayat (2) PMK 81/2024, kebanyakan jenis pajak harus disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. PPh yang harus dibayar dan disetorkan pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir antara lain PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, dan PPh migas yang dibayarkan setiap masa pajak.

Pada aturan sebelumnya, beberapa PPh yang diperoleh melalui skema pemotongan atau pemungutan (PPh Potput), seperti PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 15, disetorkan paling lambat tanggal 10.

Setelahnya, PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean, PPN atas kegiatan membangun sendiri, bea meterai yang dipungut pemungut bea meterai, pajak penjualan, dan pajak karbon yang dipungut pemungut pajak karbon juga harus disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa berakhir.

Meski demikian, ada juga beberapa jenis pajak yang jatuh temponya bukan pada tanggal 15 berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pertama, PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBM atas impor yang dipungut oleh DJBC. PPh Pasal 22 dan PPnBM dimaksud wajib disetor paling lambat 1 hari setelah pemungutan oleh DJBC.

Kedua, PPh Pasal 25 bagi wajib pajak kriteria tertentu Pasal 3 ayat (3b) UU KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 SPT Masa. PPh Pasal 25 ini harus dibayar paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak terakhir.

Ketiga, PPh Pasal 25 bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu selain kriteria Pasal 3 ayat (3b) UU KUP. PPh Pasal 25 dimaksud harus disetor paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak.

Keempat, tambahan PPh atas saham pendiri yang dipungut oleh emiten. Pajak dimaksud harus disetorkan paling lambat 1 bulan setelah saat terutangnya tambahan PPh.

Kelima, PPN/PPnBM dalam yang terutang dalam 1 masa pajak. PPN/PPnBM dimaksud wajib disetor paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.

Keenam, PPN/PPnBM yang dipungut oleh pemungut PPN dan pihak lain. PPN/PPnBM dimaksud harus disetorkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. (dik)