Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Prabowo Instruksikan Penghematan, Kemenkeu Siap Efisiensi Anggaran

A+
A-
0
A+
A-
0
Prabowo Instruksikan Penghematan, Kemenkeu Siap Efisiensi Anggaran

Gedung Kementerian Keuangan.

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus memberikan contoh bagi kementerian/lembaga lainnya untuk dapat melakukan penghematan anggaran.

Suahasil mengatakan efisiensi anggaran menjadi bentuk dukungan Kemenkeu terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto juga telah menerbitkan Inpres 1/2025 yang memerintahkan seluruh kementerian/lembaga menghemat anggaran.

"Efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran, tetapi bagaimana kita bekerja dengan lebih cerdas, lebih strategis, dan lebih bertanggung jawab," katanya saat bertemu jajaran dalam Dialog Kemenkeu Satu, dikutip pada Selasa (4/2/2025).

Baca Juga: Soroti Belanja APBD yang Masih Rendah, Mendagri Tito: Lelangnya Lambat

Suahasil menuturkan pengelolaan keuangan negara perlu menyesuaikan program prioritas yang diusung oleh pemerintah Prabowo. Menurutnya, perubahan dan efisiensi anggaran merupakan dinamika yang wajar sehingga Kemenkeu perlu menyesuaikan diri.

Dia juga menjelaskan bahwa efisiensi tidak berarti mengurangi kualitas kinerja, tetapi menata kembali proses kerja sehingga lebih efektif. Dengan teknologi, Kemenkeu selama ini telah mampu melakukan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan.

Saat ini, Kemenkeu telah memiliki berbagai sistem yang dapat membantu efisiensi anggaran antara lain Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) pada Ditjen Perbendaharaan, CEISA pada Ditjen Bea dan Cukai (DJCB), dan coretax system pada Ditjen Pajak (DJP).

Baca Juga: WP Mau Ajukan Pengukuhan PKP? Bisa Lewat Coretax atau ke Kantor Pajak

Dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran, Suahasil meminta seluruh jajaran Kemenkeu untuk meninjau kembali program-program kerja agar tetap sejalan dengan prioritas nasional. Program yang bukan prioritas, seperti acara rapat dan perjalanan dinas, harus dilakukan penghematan.

"Kita harus memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan utama," tutur Suahasil.

Prabowo sebelumnya telah menerbitkan Inpres 1/2025 yang memerintahkan penghematan belanja hingga Rp306,6 triliun. Penghematan itu berasal dari belanja kementerian/lembaga senilai Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah Rp50,59 triliun. (rig)

Baca Juga: Berangkat Haji 2025? Impor Barang Kiriman Jemaah Bisa Bebas Bea Masuk

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : wamenkeu suahasil nazara, efisiensi anggaran, APBN 2025, inpres 1/2025, presiden prabowo subianto, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 07 Mei 2025 | 13:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Lama Masih Dipakai Meski Ada Coretax, DJP Bilang Begini ke DPR

Rabu, 07 Mei 2025 | 13:05 WIB
PENGADILAN PAJAK

90% Banding dan Gugatan Diajukan Lewat e-Tax Court

Rabu, 07 Mei 2025 | 12:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

Dirjen Pajak: Orang Pribadi yang Lapor SPT Tahunan Turun 1,2 Persen

Rabu, 07 Mei 2025 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

DJPK Catat Mayoritas Kendaraan Bermotor Punya Tunggakan PKB

berita pilihan

Sabtu, 10 Mei 2025 | 13:30 WIB
KABUPATEN JOMBANG

Protes Lonjakan Tagihan PBB-P2, Puluhan Orang Demo Kantor Bapenda

Sabtu, 10 Mei 2025 | 12:15 WIB
KONGRES AKP2I

PPPK: Konsultan Pajak Berperan Penting dalam Peningkatan Tax Ratio

Sabtu, 10 Mei 2025 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Ajukan Permohonan Status Pemungut Bea Meterai Via Coretax

Sabtu, 10 Mei 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Alur Impor Barang Pindahan yang Bebas Bea Masuk

Sabtu, 10 Mei 2025 | 10:45 WIB
KONGRES AKP2I

Pemilihan Ketum Periode 2025-2030, AKP2I Gelar Kongres

Sabtu, 10 Mei 2025 | 10:30 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Ada Pemutihan Pajak Kendaraan, Samsat Induk Tetap Buka hingga Minggu

Sabtu, 10 Mei 2025 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemenkeu Libatkan PPPK untuk Perkuat Joint Program

Sabtu, 10 Mei 2025 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Putus Rantai Kemiskinan, 100 Sekolah Rakyat Akan Dibangun Tiap Tahun

Sabtu, 10 Mei 2025 | 09:00 WIB
KOTA SUKABUMI

Sukabumi Akan Pajaki Kedai Kopi, Tarifnya 5%