Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Prabowo Instruksikan Penghematan, Kemenkeu Siap Efisiensi Anggaran

A+
A-
0
A+
A-
0
Prabowo Instruksikan Penghematan, Kemenkeu Siap Efisiensi Anggaran

Gedung Kementerian Keuangan.

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus memberikan contoh bagi kementerian/lembaga lainnya untuk dapat melakukan penghematan anggaran.

Suahasil mengatakan efisiensi anggaran menjadi bentuk dukungan Kemenkeu terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto juga telah menerbitkan Inpres 1/2025 yang memerintahkan seluruh kementerian/lembaga menghemat anggaran.

"Efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran, tetapi bagaimana kita bekerja dengan lebih cerdas, lebih strategis, dan lebih bertanggung jawab," katanya saat bertemu jajaran dalam Dialog Kemenkeu Satu, dikutip pada Selasa (4/2/2025).

Baca Juga: Hal-Hal yang Diteliti Petugas Pajak dalam Penelitian Material PPh PHTB

Suahasil menuturkan pengelolaan keuangan negara perlu menyesuaikan program prioritas yang diusung oleh pemerintah Prabowo. Menurutnya, perubahan dan efisiensi anggaran merupakan dinamika yang wajar sehingga Kemenkeu perlu menyesuaikan diri.

Dia juga menjelaskan bahwa efisiensi tidak berarti mengurangi kualitas kinerja, tetapi menata kembali proses kerja sehingga lebih efektif. Dengan teknologi, Kemenkeu selama ini telah mampu melakukan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan.

Saat ini, Kemenkeu telah memiliki berbagai sistem yang dapat membantu efisiensi anggaran antara lain Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) pada Ditjen Perbendaharaan, CEISA pada Ditjen Bea dan Cukai (DJCB), dan coretax system pada Ditjen Pajak (DJP).

Baca Juga: Hadapi Overtourism, Negara Ini Akan Kenakan Pajak Turis Mulai 2026

Dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran, Suahasil meminta seluruh jajaran Kemenkeu untuk meninjau kembali program-program kerja agar tetap sejalan dengan prioritas nasional. Program yang bukan prioritas, seperti acara rapat dan perjalanan dinas, harus dilakukan penghematan.

"Kita harus memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan utama," tutur Suahasil.

Prabowo sebelumnya telah menerbitkan Inpres 1/2025 yang memerintahkan penghematan belanja hingga Rp306,6 triliun. Penghematan itu berasal dari belanja kementerian/lembaga senilai Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah Rp50,59 triliun. (rig)

Baca Juga: Masuk Finalisasi, Pemerintah RI Segera Rampungkan Kerja Sama IEU-CEPA

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : wamenkeu suahasil nazara, efisiensi anggaran, APBN 2025, inpres 1/2025, presiden prabowo subianto, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 04 Juni 2025 | 19:30 WIB
PER-11/PJ/2025

PER-11/PJ/2025 Berlaku, Jumlah Lampiran SPT Tahunan Badan Bertambah

Rabu, 04 Juni 2025 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Omzet Tembus Rp4,8 M Tengah Tahun, Sampai Kapan Boleh Pakai PPh 0,5%?

Rabu, 04 Juni 2025 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diberikan Selektif, 18,3 Juta Orang Bakal Dapat Bantuan Beras

berita pilihan

Minggu, 08 Juni 2025 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kolom Kode Barang Coretax, Bisa Diisi 0000 Jika Tak Ada yang Mendekati

Minggu, 08 Juni 2025 | 13:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Usai Kena Teguran Keras, WP Mulai Lunasi Tunggakan Pajak Daerah

Minggu, 08 Juni 2025 | 12:00 WIB
PER-8/PJ/2025

Hal-Hal yang Diteliti Petugas Pajak dalam Penelitian Material PPh PHTB

Minggu, 08 Juni 2025 | 11:09 WIB
BADAN PENERIMAAN NEGARA

Membedah Urgensi Badan Penerimaan Negara, ISNU Gelar Diskusi Publik

Minggu, 08 Juni 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Lampiran SPT Tahunan Badan berdasarkan PER-11/PJ/2025

Minggu, 08 Juni 2025 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Masuk Finalisasi, Pemerintah RI Segera Rampungkan Kerja Sama IEU-CEPA

Minggu, 08 Juni 2025 | 10:00 WIB
ARAB SAUDI

Jamaah Haji Kini Bisa Dapat VAT Refund dari Kerajaan Arab Saudi

Minggu, 08 Juni 2025 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Butuh Minimal Rp400 Triliun untuk Bangun Transmisi Listrik

Minggu, 08 Juni 2025 | 09:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Surplus Neraca Dagang Mengecil, Mendag Sebut Ada Efek Geopolitik