Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Kamis, 15 Mei 2025 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI
Kamis, 15 Mei 2025 | 10:43 WIB
FILIP DEBELVA, HEAD OF THE KU LEUVEN TAX LAW INSTITUTE:
Kamis, 15 Mei 2025 | 10:00 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 13 Mei 2025 | 14:30 WIB
KAMUS PAJAK
Komunitas
Jum'at, 16 Mei 2025 | 11:19 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT EXAM PREPARATION COURSE
Kamis, 15 Mei 2025 | 11:37 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Selasa, 13 Mei 2025 | 16:09 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Selasa, 13 Mei 2025 | 13:35 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT EXAM PREPARATION COURSE
Fokus
Reportase

Tak Ingin Tambah Utang, Thailand Bakal Optimalkan Penerimaan Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Tak Ingin Tambah Utang, Thailand Bakal Optimalkan Penerimaan Pajak

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTCNews - Wakil Perdana Menteri Thailand dan Menteri Keuangan Pichai Chunhavajira menyatakan pemerintah bakal mengoptimalkan penerimaan pajak untuk menyehatkan keuangan negara.

Pichai mengatakan penerimaan pajak perlu dioptimalkan untuk melaksanakan berbagai program pemerintah. Menurutnya, kenaikan pagu utang pemerintah belum diperlukan, dan akan menjadi pilihan terakhir.

"Jika kami meningkatkan pengelolaan anggaran dan penerimaan pajak, ekonomi akan membaik tanpa perlu menaikkan pagu utang pemerintah," katanya, dikutip pada Minggu (16/2/2025).

Baca Juga: Pindahan ke Indonesia Bawa Mobil, Perlu Bayar Bea Masuk?

Pichai menuturkan pemerintah berupaya mengelola APBN secara efektif dengan meningkatkan penerimaan pajak. Apabila kinerja pajak positif, pemerintah dapat melaksanakan APBN tanpa perlu menarik utang lebih besar.

Menurutnya, pengumpulan pajak harus dilakukan secara efisien dan menyeluruh. Namun demikian, lanjutnya, upaya optimalisasi penerimaan pajak tersebut tidak boleh sampai menimbulkan distorsi pada ekonomi.

Selain meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah juga berupaya mengefisiensi belanja negara. Langkah penghematan anggaran ini diharapkan mampu menjaga peran APBN untuk melindungi perekonomian.

Baca Juga: Dibiayai Pajak, Kuota Bantuan Subsidi Rumah Ditambah Jadi 350.000 Unit

"Belum saatnya bagi pemerintah untuk menaikkan pagu utang hingga di atas 70%," ujar Pichai seperti dilansir nationthailand.com.

Pernyataan Pichai tersebut disampaikan sebagai respons atas masukan ekonom untuk meningkatkan pagu utang di tengah tren pelemahan ekonomi. Melalui penarikan utang, pemerintah akan memiliki kemampuan untuk memberikan tambahan stimulus ekonomi. (rig)

Baca Juga: Kazakhstan Terapkan UU Perpajakan Baru Mulai 2026

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : thailand, APBN, pajak, pajak internasional, penerimaan pajak, utang pemerintah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 16 Mei 2025 | 11:19 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT EXAM PREPARATION COURSE

Terakhir Hari Ini! Daftar Kelas Persiapan Ujian ADIT Transfer Pricing

Jum'at, 16 Mei 2025 | 11:15 WIB
CORETAX SYSTEM

WP Terkendala Saat Terbitkan Bupot di Coretax, Tim DJP Kebut Perbaikan

Jum'at, 16 Mei 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Kode Faktur Pajak dan Peruntukannya (Terbaru)

Jum'at, 16 Mei 2025 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jaga Pertumbuhan Ekonomi 5%, Pemerintah Siapkan 8 Kebijakan Ini

berita pilihan

Sabtu, 17 Mei 2025 | 09:00 WIB
PMK 25/2025

Pindahan ke Indonesia Bawa Mobil, Perlu Bayar Bea Masuk?

Sabtu, 17 Mei 2025 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dibiayai Pajak, Kuota Bantuan Subsidi Rumah Ditambah Jadi 350.000 Unit

Sabtu, 17 Mei 2025 | 08:00 WIB
KAZAKHSTAN

Kazakhstan Terapkan UU Perpajakan Baru Mulai 2026

Sabtu, 17 Mei 2025 | 07:30 WIB
WEEKLY TAX NEWS ROUNDUP

Government Reluctant to Raise IDR4.5 M/Month Personal Tax Relief Thres

Sabtu, 17 Mei 2025 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Sinyal Pemerintah Ogah Naikkan Batas PTKP Rp4,5 Juta Per Bulan

Jum'at, 16 Mei 2025 | 21:25 WIB
MATERI USKP I/2025

Lebih Siap Hadapi USKP A! Ini Materi Lengkap untuk Bahan Belajar Anda

Jum'at, 16 Mei 2025 | 21:00 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA

Lebih dari 1.000 Peraturan Bahasa Inggris Tersedia di Perpajakan DDTC

Jum'at, 16 Mei 2025 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Modernisasi Pemeriksaan Barang Diklaim Efektif Perlancar Arus Logistik

Jum'at, 16 Mei 2025 | 19:00 WIB
KONSULTASI PAJAK

Wajib Pajak Hadapi Pemeriksaan Terfokus, Pahami Hak dan Kewajibannya

Jum'at, 16 Mei 2025 | 18:33 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Batas PTKP Perlu Dinaikkan, Begini Respons Airlangga