Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Kamis, 15 Mei 2025 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI
Kamis, 15 Mei 2025 | 10:43 WIB
FILIP DEBELVA, HEAD OF THE KU LEUVEN TAX LAW INSTITUTE:
Kamis, 15 Mei 2025 | 10:00 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 13 Mei 2025 | 14:30 WIB
KAMUS PAJAK
Komunitas
Jum'at, 16 Mei 2025 | 11:19 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT EXAM PREPARATION COURSE
Kamis, 15 Mei 2025 | 11:37 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Selasa, 13 Mei 2025 | 16:09 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Selasa, 13 Mei 2025 | 13:35 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT EXAM PREPARATION COURSE
Fokus
Reportase

Jaga Pertumbuhan Ekonomi 5%, Pemerintah Siapkan 8 Kebijakan Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
Jaga Pertumbuhan Ekonomi 5%, Pemerintah Siapkan 8 Kebijakan Ini

Aktivitas Pedagang melayani pembeli di Pasar Central, Kota Medan, Sumatera Utara. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah sedikitnya menyiapkan 8 kebijakan jangka pendek dan menengah guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi di koridor 5% pada 2025. Dalam UU APBN 2025, target pertumbuhan ekonomi pada tahun ini dipatok sebesar 5,2%.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan berbagai kebijakan tersebut disusun untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global pada saat ini. Pemerintah masih optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% akan tercapai seiring dengan pengendalian tingkat inflasi secara konsisten serta penguatan berbagai langkah strategis lainnya.

"Pemerintah telah menyiapkan dan menjalankan berbagai kebijakan jangka pendek, serta kebijakan jangka menengah untuk menyiapkan fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya, dikutip pada Jumat (16/5/2025).

Baca Juga: Didanai Pajak, Pemerintah Bersiap Rekrut Guru Sekolah Rakyat

Haryo memperinci pemerintah telah menyiapkan 5 kebijakan jangka pendek. Pertama, penguatan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat.

Kebijakan yang ditempuh antara lain perluasan program makan bergizi gratis (MBG), penyaluran bansos, diskon transportasi publik dan subsidi listrik untuk rumah tangga tertentu, serta mempercepat realisasi belanja negara.

Kedua, peningkatan kemudahan berusaha. Pemerintah akan melakukan deregulasi dan menyelesaikan revisi perpres mengenai bidang usaha penanaman modal (BUPM).

Baca Juga: Belanja Pajak Sudah Besar, Kemenkeu Tak Ingin Jor-joran Soal Insentif

Ketiga, penguatan pembiayaan sektor produktif dengan cara menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) dengan target yang lebih besar, mengarahkan kredit investasi padat karya ke sektor strategis, dan memfasilitasi pembiayaan koperasi dan UMKM.

Keempat, perluasan akses pasar ekspor. Dalam hal ini, pemerintah akan mempercepat penandatanganan IEU-CEPA dan CP TPP, mendorong penetrasi pasar ekspor nontradisional dan penguatan kerja sama BRICS, serta memfasilitasi ekspor untuk UMKM.

Kelima, kebijakan deregulasi. Pemerintah segera membentuk satgas sekaligus mengumumkan paket kebijakan yang bertujuan meningkatkan kinerja ekspor dan daya saing industri dalam negeri.

Baca Juga: Wamenkeu Sebut Ekonomi Bisa Stabil pada 2026 Jika APBN Fokus untuk Ini

"Kebijakan deregulasi ini sejalan dengan upaya transformasi kebijakan dalam rangka aksesi Indonesia ke OECD," kata Haryo.

Selanjutnya, dia menyampaikan pemerintah juga menyiapkan 3 kebijakan jangka menengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke angka 5%.

Pertama, percepatan hilirisasi dan industrialisasi. Upaya yang akan ditempuh mencakup pengembangan industri pengolahan mineral, penguatan rantai nilai industri kelapa sawit dan komoditas strategis lain, serta membangun kawasan industri terintegrasi.

Baca Juga: Wamenkeu Sebut Dampak Reformasi ke Ekonomi Terasa di Kuartal II/2025

Kedua, transformasi ekonomi digital. Pemerintah bakal mengembangkan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah, meningkatkan kapasitas dan daya saing startup teknologi nasional, serta mengakselerasi digitalisasi UMKM dan sektor publik.

Ketiga, transisi energi dan ekonomi hijau. Adapun langkah-langkahnya ialah mengembangkan energi terbarukan, ekosistem kendaraan listrik dan infrastrukturnya, dan menjalankan proyek energi bersih seperti PLTP Muara Laboh yang telah mendapatkan pendanaan sebesar US$499 juta dari AZEC.

"Dengan kombinasi kebijakan jangka pendek yang adaptif dan kebijakan jangka menengah yang strategis, pemerintah yakin pemulihan ekonomi akan terus berlangsung dan semakin kuat ke depan," tutup Haryo.

Baca Juga: Dibiayai Pajak, Cek Kesehatan Gratis Sudah Jangkau 5,3 Juta Orang

Pada kuartal I/2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 4,87%. Berdasarkan komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar walaupun hanya tumbuh 4,89%.

Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi hanya mampu tumbuh sebesar 2,12%, serta konsumsi pemerintah terkontraksi 1,38%. (dik)

Baca Juga: Apindo Usul Paket Insentif Pajak Saat Pandemi Kembali Diberikan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi, perekonomian nasional, kinerja fiskal, APBN

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 05 Mei 2025 | 09:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jaga Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Genjot Konsumsi Domestik

Senin, 05 Mei 2025 | 07:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tetap Butuh Kepastian Hukum Soal Perpanjangan PPh Final UMKM 0,5%

Sabtu, 03 Mei 2025 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perluas Akses Pendidikan, 53 Sekolah Rakyat Segera Beroperasi

berita pilihan

Jum'at, 16 Mei 2025 | 15:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Asal Transfer Uang, Waspadai Penipuan yang Atasnamakan DJP

Jum'at, 16 Mei 2025 | 15:11 WIB
MATERI USKP I/2025

Belajar USKP A tentang PPN dan SPT PPN? Ini Materi yang Bisa Anda Baca

Jum'at, 16 Mei 2025 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Tren Proteksionisme Global, RI Ikut Dorong Reformasi WTO

Jum'at, 16 Mei 2025 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Didanai Pajak, Pemerintah Bersiap Rekrut Guru Sekolah Rakyat

Jum'at, 16 Mei 2025 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tangkal Lonjakan Impor karena Kebijakan AS, Trade Remedies Disiapkan

Jum'at, 16 Mei 2025 | 12:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Ingin Pungut Pajak atas Dana Remitansi sebesar 5 Persen

Jum'at, 16 Mei 2025 | 11:30 WIB
KABUPATEN KARAWANG

Kerja sama Pemda dan Kejaksaan Hasilkan Tambahan Pajak Rp80,3 Miliar