Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Jaga Pertumbuhan Ekonomi 5%, Pemerintah Siapkan 8 Kebijakan Ini

A+
A-
2
A+
A-
2
Jaga Pertumbuhan Ekonomi 5%, Pemerintah Siapkan 8 Kebijakan Ini

Aktivitas Pedagang melayani pembeli di Pasar Central, Kota Medan, Sumatera Utara. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah sedikitnya menyiapkan 8 kebijakan jangka pendek dan menengah guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi di koridor 5% pada 2025. Dalam UU APBN 2025, target pertumbuhan ekonomi pada tahun ini dipatok sebesar 5,2%.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan berbagai kebijakan tersebut disusun untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global pada saat ini. Pemerintah masih optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% akan tercapai seiring dengan pengendalian tingkat inflasi secara konsisten serta penguatan berbagai langkah strategis lainnya.

"Pemerintah telah menyiapkan dan menjalankan berbagai kebijakan jangka pendek, serta kebijakan jangka menengah untuk menyiapkan fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya, dikutip pada Jumat (16/5/2025).

Baca Juga: DPR: Masyarakat Kelas Menengah Juga Perlu Dijangkau Stimulus Ekonomi

Haryo memperinci pemerintah telah menyiapkan 5 kebijakan jangka pendek. Pertama, penguatan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat.

Kebijakan yang ditempuh antara lain perluasan program makan bergizi gratis (MBG), penyaluran bansos, diskon transportasi publik dan subsidi listrik untuk rumah tangga tertentu, serta mempercepat realisasi belanja negara.

Kedua, peningkatan kemudahan berusaha. Pemerintah akan melakukan deregulasi dan menyelesaikan revisi perpres mengenai bidang usaha penanaman modal (BUPM).

Baca Juga: OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun Ini

Ketiga, penguatan pembiayaan sektor produktif dengan cara menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) dengan target yang lebih besar, mengarahkan kredit investasi padat karya ke sektor strategis, dan memfasilitasi pembiayaan koperasi dan UMKM.

Keempat, perluasan akses pasar ekspor. Dalam hal ini, pemerintah akan mempercepat penandatanganan IEU-CEPA dan CP TPP, mendorong penetrasi pasar ekspor nontradisional dan penguatan kerja sama BRICS, serta memfasilitasi ekspor untuk UMKM.

Kelima, kebijakan deregulasi. Pemerintah segera membentuk satgas sekaligus mengumumkan paket kebijakan yang bertujuan meningkatkan kinerja ekspor dan daya saing industri dalam negeri.

Baca Juga: Kemenkeu Beberkan Dampak Stimulus ke Ekonomi hingga Pengangguran

"Kebijakan deregulasi ini sejalan dengan upaya transformasi kebijakan dalam rangka aksesi Indonesia ke OECD," kata Haryo.

Selanjutnya, dia menyampaikan pemerintah juga menyiapkan 3 kebijakan jangka menengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke angka 5%.

Pertama, percepatan hilirisasi dan industrialisasi. Upaya yang akan ditempuh mencakup pengembangan industri pengolahan mineral, penguatan rantai nilai industri kelapa sawit dan komoditas strategis lain, serta membangun kawasan industri terintegrasi.

Baca Juga: Pemerintah Bisa Hemat Anggaran Rp127 T Kalau Bansos Tepat Sasaran

Kedua, transformasi ekonomi digital. Pemerintah bakal mengembangkan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah, meningkatkan kapasitas dan daya saing startup teknologi nasional, serta mengakselerasi digitalisasi UMKM dan sektor publik.

Ketiga, transisi energi dan ekonomi hijau. Adapun langkah-langkahnya ialah mengembangkan energi terbarukan, ekosistem kendaraan listrik dan infrastrukturnya, dan menjalankan proyek energi bersih seperti PLTP Muara Laboh yang telah mendapatkan pendanaan sebesar US$499 juta dari AZEC.

"Dengan kombinasi kebijakan jangka pendek yang adaptif dan kebijakan jangka menengah yang strategis, pemerintah yakin pemulihan ekonomi akan terus berlangsung dan semakin kuat ke depan," tutup Haryo.

Baca Juga: Genjot Ekonomi Kuartal II, Pemerintah Luncurkan Paket Stimulus Rp24 T

Pada kuartal I/2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 4,87%. Berdasarkan komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar walaupun hanya tumbuh 4,89%.

Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi hanya mampu tumbuh sebesar 2,12%, serta konsumsi pemerintah terkontraksi 1,38%. (dik)

Baca Juga: BPS Umumkan Inflasi Mei 2025 Sebesar 1,6%

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi, perekonomian nasional, kinerja fiskal, APBN

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 24 Mei 2025 | 14:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Kalahkan Negara Tetangga, Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI Masih Terjaga

Sabtu, 24 Mei 2025 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Genjot Konsumsi di Libur Sekolah, Stimulus Ekonomi Siap Meluncur Lagi

Sabtu, 24 Mei 2025 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Didanai Pajak, Makan Bergizi Gratis Sudah Telan Rp3 Triliun

berita pilihan

Kamis, 05 Juni 2025 | 20:00 WIB
PER-8/PJ/2025

WP Bisa Ajukan Pembebasan Pemotongan/Pemungutan PPh Lewat Coretax

Kamis, 05 Juni 2025 | 19:30 WIB
PMK 36/2025

PPN DTP 6% Tiket Pesawat Berlaku Bila Kriteria Ini Terpenuhi

Kamis, 05 Juni 2025 | 19:15 WIB
KABUPATEN BANYUMAS

Wah, Lebih dari 41.000 Kendaraan di Kabupaten Ini Manfaatkan Pemutihan

Kamis, 05 Juni 2025 | 19:00 WIB
PER-11/PJ/2025

PER-11/PJ/2025 Turut Atur Perpanjangan Waktu Pelaporan SPT Tahunan

Kamis, 05 Juni 2025 | 18:31 WIB
KONSULTASI PAJAK

Telat Dikukuhkan Jadi PKP, Apakah PPN Masukan Dapat Dikreditkan?

Kamis, 05 Juni 2025 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Tegaskan PMK 34/2025 Bukan Hasil Negosiasi dengan AS

Kamis, 05 Juni 2025 | 17:00 WIB
PER-11/PJ/2025

SPT Tahunan Era Coretax, Detail Harta yang Perlu Diisi Lebih Banyak

Kamis, 05 Juni 2025 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Penyerahan Hewan Kurban Dibebaskan PPN