Anak Usaha BUMN Ditunjuk sebagai Penyelenggara SPP-TDLN, Ini Alasannya

“Anak usaha badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) [yang melaksanakan SPP-TDLN), yaitu PT Jalin Pembayaran Nusantara,” bunyi Pasal 3 ayat (2) Perpres 68/2025, dikutip pada Jumat (11/7/2025).

Pemerintah mengungkapkan ada 5 alasan yang membuat penyelenggaraan SPP-TDLN dimandatkan kepada anak usaha BUMN. Kelima alasan tersebut termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) Perpres 68/2025, yaitu:

1. urgensi pembentukan SPP-TDLN yang perlu segera dilaksanakan dalam rangka peningkatan penerimaan negara;
2. kebutuhan pemungutan pajak secara digital yang jangkauan transaksinya hingga ke luar negeri dengan didukung basis data dan informasi yang memadai untuk melakukan pemungutan pajak tersebut;
3. kebutuhan data, informasi, dan sistem pendukung dengan kemampuan teknologi yang spesifik dan harus segera tersedia dalam rangka implementasi SPP-TDLN guna peningkatan penerimaan negara;
4. sifat kerahasiaan data transaksi dalam pelaksanaan SPP-TDLN; dan
5. pembangunan sistem yang tidak memerlukan investasi awal dari pemerintah.

Melalui Perpres 68/2025, pemerintah juga menguraikan 4 pertimbangan yang menjadi dasar penunjukkan PT Jalin Pembayaran Nusantara sebagai penyelenggara SPP-TDLN. Pertama, PT Jalin Pembayaran Nusantara mempunyai kompetensi di bidang teknologi layanan keuangan dan sistem pembayaran.

Kedua, PT Jalin Pembayaran Nusantara mampu menjaga kerahasiaan data transaksi dalam penyelenggaraan SPP-TDLN. Ketiga, PT Jalin Pembayaran Nusantara memiliki kemampuan keuangan yang memadai.

Keempat, PT Jalin Pembayaran Nusantara dinilai memenuhi ketentuan sebagai penyelenggara SPP-TDLN.

Sebagai penyelenggara SPP-TDLN, PT Jalin Pembayaran Nusantara diberikan kewenangan untuk menetapkan mitranya serta akan mendapat imbal jasa.

Sebagai informasi, SPP-TDLN adalah sistem yang menggunakan teknologi untuk melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap transaksi digital luar negeri. SPP-TDLN dimaksudkan sebagai sistem nasional untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak atas transaksi. (dik)