Ditemukan Saat Pemeriksaan, Pajak Masukan Tetap Bisa Dikreditkan

"Pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang surat pemberitahuan hasil pemeriksaan belum disampaikan kepada PKP," bunyi Pasal 380 ayat (4) PMK 81/2024, dikutip pada Senin (5/5/2025).

Pajak masukan dikreditkan pada saat pemeriksaan guna diperhitungkan dalam ketetapan pajak yang akan diterbitkan oleh DJP.

Pajak masukan bisa dikreditkan dan diperhitungkan dalam ketetapan pajak sepanjang faktur pajak ataupun dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak diberitahukan oleh PKP atau ditemukan oleh DJP.

Dokumen berupa faktur pajak ataupun dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak diberitahukan oleh PKP dengan memperlihatkan atau meminjamkan dokumen dimaksud sesuai dengan PMK terkait pemeriksaan.

Dalam PMK 15/2025 tentang Pemeriksaan Pajak, wajib pajak berkewajiban untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen dalam waktu 1 bulan sejak surat permintaan dokumen disampaikan. Bila jangka waktu sebulan dalam PMK 15/2025 tidak terpenuhi, buku, catatan, dan/atau dokumen tersebut bakal dianggap tidak diberikan.

Lebih lanjut, dalam hal terdapat dokumen yang tidak diminta tetapi dirasa perlu dilihat oleh pemeriksa, wajib pajak bisa memberikan atau meminjamkan dokumen tersebut pada saat pembahasan temuan sementara.

Pembahasan temuan sementara diselenggarakan sebelum pembahasan akhir hasil pemeriksaan (PAHP) dan penerbitan SPHP.

Perlu dicatat pula, pajak masukan yang dapat dikreditkan saat pemeriksaan adalah pajak masukan yang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Contoh, sesuai dengan Pasal 9 ayat (9) UU PPN, pajak masukan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran sepanjang pajak masukan dimaksud belum dibebankan sebagai biaya atau belum dikapitalisasi dalam harga perolehan BKP/JKP.

Lebih lanjut, pajak masukan atas penyerahan yang tidak dikenai PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4A UU PPN dan pajak masukan atas penyerahan yang dibebaskan dari PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 16B UU PPN merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. (dik)