Dorong Konser, Pemkot Bandung Akan Relaksasi Tarif Pajak Hiburan

"Kami beri ruang untuk mengajukan diskon pajak bagi konser-konser tertentu, terutama yang memberikan kontribusi langsung bagi perekonomian kota." ujar Farhan, dikutip pada Senin (16/6/2025).

Selain mengurangi PBJT atas konser tertentu, Pemkot Bandung juga akan mempermudah perizinan atas penyelenggaraan konser sepanjang seluruh aspek teknis dan keamanan konser sudah terpenuhi.

Prosedur penyederhanaan izin konser telah disepakati oleh Pemkot Bandung dan Polrestabes Bandung.

"Kami bersama Polrestabes sepakat untuk tidak mempersulit perizinan selama syaratnya lengkap karena kegiatan seperti ini mendorong perputaran uang di kota, dan itu harus dimudahkan. Itu sudah komitmen kami," kata Farhan dilansir radarbandung.id.

Sebagai informasi, Pemkot Bandung memberlakukan tarif PBJT sebesar 10% atas jasa kesenian dan hiburan yang diselenggarakan di Kota Bandung. Tarif ini telah ditetapkan dalam Perda 1/2024.

Sesuai dengan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), jasa kesenian dan hiburan yang menjadi objek PBJT antara lain:

1. tontonan audiovisual yang dipertontonkan di lokasi tertentu;
2. pergelaran kesenian, musik, tari, dan, atau busana;
3. kontes kecantikan;
4. kontes binaraga;
5. pameran;
6. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
7. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
8. permainan ketangkasan;
9. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
10. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
11. panti pijat dan pijat refleksi; dan
12. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Khusus untuk jasa hiburan yang diberikan di diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, tarif PBJT yang berlaku adalah sebesar 40%.

Adapun jasa kesenian dan hiburan yang dikecualikan dari objek PBJT antara lain promosi budaya tradisional atau kegiatan layanan masyarakat yang tidak dipungut bayar. (dik)