Gandeng Kejaksaan, Pemda Siap Tagih Utang Pajak Daerah Rp45 Miliar

"Untuk sektor pertambangan saja, piutangnya diperkirakan Rp35 miliar-Rp45 miliar, sedangkan tunggakan PBB P2 mencapai Rp45 miliar," katanya, dikutip pada Minggu (22/6/2025).

Oleh karena itu, lanjut Ferdiansyah, Bapenda bekerjasama dengan Kejari guna mempercepat proses penagihan. Nanti, Bapenda akan menyasar penunggak pajak untuk diedukasi sekaligus ditagih secara langsung. Apabila belum patuh, wajib pajak akan diserahkan kepada Kejari.

"Langkah pertama ialah pembinaan kepada wajib pajak yang bermasalah. Jika tetap tak menunjukkan iktikad baik maka akan kami serahkan ke kejaksaan untuk ditindaklanjuti secara hukum," jelas Ferdiansyah.

Sementara itu, Kepala Kejari Maros Muhammad Zulkifli Said mengatakan Kejari akan fokus untuk melakukan penagihan utang terhadap wajib pajak di sektor-sektor strategis.

Menurutnya, kegiatan penagihan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Kami akan membantu proses penagihan terhadap wajib pajak yang tidak patuh maupun yang selama ini mengabaikan kewajibannya," tuturnya seperti dilansir rakyatsulsel.fajar.co.id. (rig)