Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Soal Peningkatan Kepatuhan Pajak, Begini Saran Arthur Laffer

A+
A-
0
A+
A-
0
Soal Peningkatan Kepatuhan Pajak, Begini Saran Arthur Laffer

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ekonom asal Amerika Serikat Arthur Laffer turut memberikan masukan kepada pemerintah mengenai upaya meningkatkan kepatuhan pajak.

Laffer mengatakan salah satu strategi meningkatkan kepatuhan adalah merumuskan kebijakan pajak yang berpihak kepada wajib pajak, yakni penerapan tarif pajak rendah dan penggunaan tarif flat. Selain itu, pemerintah juga harus mampu menciptakan keadilan melalui perluasan basis pajak.

"Jika Anda memiliki tarif pajak yang rendah, basis pajak luas, dan menggunakan tarif flat, orang kaya akan sadar mereka seharusnya membayar pajak, serta orang miskin juga tahu mereka harus membayar pajak," katanya, dikutip pada Sabtu (21/6/2025).

Baca Juga: Sengketa Reklasifikasi Ekspor Atas Transaksi Penggantian Biaya

Laffer menilai kebijakan pajak yang adil menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan. Dengan kebijakan yang adil, baik orang kaya maupun orang miskin akan sama-sama memiliki kesadaran untuk membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh.

Ia mengingatkan wajib pajak akan cenderung menghindar dari kewajibannya apabila mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, pemerintah dalam membuat regulasi pajak tidak boleh saling membenturkan antarkelompok, terutama antara orang kaya dan orang miskin.

Apabila diperlakukan tidak adil, orang-orang kaya biasanya akan menyewa jasa pengacara hingga akuntan untuk bisa menghindari pajak. Kejadian semacam ini sempat terjadi di Inggris saat Perdana Menteri Gordon Brown menaikkan tarif pajak pada lapisan penghasilan tertinggi dari 40% menjadi 50%.

Baca Juga: Setor PPh Final UMKM tapi Salah Tahun, WP Bisa Restitusi via Coretax

Kelompok orang kaya di Inggris merasa kebijakan pajak tersebut tidak adil sehingga banyak yang melakukan praktik penghindaran pajak, bahkan meninggalkan negaranya. Kebijakan pajak itu kemudian menyebabkan perekonomian terpuruk, penerimaan pajak merosot, serta tingkat pengangguran melonjak.

Laffer menyebut peristiwa di Inggris tersebut sebagai sebuah bencana dalam perbendaharaan negara. Hingga akhirnya, Perdana Menteri berikutnya, David Cameron, memutuskan menurunkan tarif pajak pada lapisan penghasilan tertinggi dari 50% menjadi 45%.

"Tidak ada yang salah dengan menjadi orang kaya atau orang miskin. Mimpi kita adalah membuat orang miskin menjadi kaya, bukan membuat orang kaya menjadi miskin," ujarnya. (dik)

Baca Juga: Akses Pembuatan FP Dinonaktifkan, Klarifikasi Tak Bisa Dikuasakan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : arthur laffer, kebijakan pajak, pajak tarif, kepatuhan pajak, pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 10 Juli 2025 | 19:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Pencatatan Sederhana Via Coretax DJP untuk UMKM

Kamis, 10 Juli 2025 | 19:00 WIB
KANWIL DJP SULSELBRATA

Kantor Pajak Audiensi dengan Kepolisian, Penegakan Hukum Lebih Greget?

Kamis, 10 Juli 2025 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Billing Sudah Expired tapi Belum Balik ke Konsep SPT, DJP Sarankan Ini

Kamis, 10 Juli 2025 | 18:00 WIB
PER-11/PJ/2025

Pembetulan SPT Bikin PPh 25 Lebih Bayar, Tak Bisa Dipindahbukukan

berita pilihan

Jum'at, 11 Juli 2025 | 20:30 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Indonesia-Uni Eropa Mulai Siapkan Kerangka Waktu Ratifikasi IEU-CEPA

Jum'at, 11 Juli 2025 | 20:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Reklasifikasi Ekspor Atas Transaksi Penggantian Biaya

Jum'at, 11 Juli 2025 | 20:00 WIB
STHI JENTERA

Beasiswa Sinergi DDTC di STHI Jentera Kembali Dibuka

Jum'at, 11 Juli 2025 | 19:00 WIB
PMK 81/2024

Setor PPh Final UMKM tapi Salah Tahun, WP Bisa Restitusi via Coretax

Jum'at, 11 Juli 2025 | 18:30 WIB
PER-9/PJ/2025

Akses Pembuatan FP Dinonaktifkan, Klarifikasi Tak Bisa Dikuasakan

Jum'at, 11 Juli 2025 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Koperasi Desa Merah Putih Didukung Uang Pajak, Ini Pesan Sri Mulyani

Jum'at, 11 Juli 2025 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Depresiasi Dipercepat?

Jum'at, 11 Juli 2025 | 17:30 WIB
CORETAX SYSTEM

Perhatian, Coretax Tak Bisa Diakses Sementara Waktu di Akhir Pekan Ini

Jum'at, 11 Juli 2025 | 16:53 WIB
CORETAX SYSTEM

Pengumuman! Lapor SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 Sudah Bisa Via Coretax

Jum'at, 11 Juli 2025 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Tegaskan Bakal Tutup Semua Kebocoran Penerimaan Pajak