Jangan Telat Bayar Pajak! Bukti Bayar PBB Jadi Syarat Cairkan TPP PNS
Ilustrasi.
PALANGKA RAYA, DDTCNews - Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya mendorong para pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan pegawai outsourcing untuk segera membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).
PNS, PPPK, dan pegawai outsourcing Pemkot Palangka Raya yang merupakan wajib pajak harus membayar PBB paling lambat pada 30 September 2025.
"Kesadaran semua pihak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah merupakan bentuk partisipasi untuk pembangunan Kota Palangka Raya," bunyi Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/020/BPPRD/I/2025 yang diterbitkan oleh Pemkot Palangka Raya, dikutip Sabtu (15/3/2025).
Bukti pelunasan PBB akan menjadi syarat pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP) pada Maret 2025. Tak hanya itu, bukti pelunasan PBB juga menjadi syarat kenaikan pangkat bagi para PNS.
Bukti pelunasan PBB juga menjadi syarat perpanjangan kontrak bagi PPPK dan pegawai outsourcing di Pemkot Palangka Raya.
"Data besarnya jumlah pembayaran PBB dapat diakses dengan memasukkan nomor objek pajak (NOP) PBB pada link https://cektagihan.palangkaraya.go.id/portlet.php," tulis Pemkot Palangka Raya dalam surat edaran.
Para PNS, PPPK, dan pegawai outsourcing bisa membayar PBB tahun pajak 2025 melalui Bank Kalteng, BNI, atau BRI.
"Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya," bunyi bagian penutup surat edaran. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Pendapatan Pajak Belum Optimal, Wali Kota Minta Aset Pemkot Disewakan
Gali Potensi Pajak Daerah, Pemkot Bakal Sasar Gym dan Sanggar Senam
Tagih Piutang Pajak Rp1,4 Miliar, Bapenda Gandeng Kejaksaan Negeri
Optimalkan PAD, Pandeglang Akan Ubah Sistem Penetapan PBB
berita pilihan
Pemerintah Rumuskan Stimulus Ekonomi di Semester II, Ini Bocorannya
RI Kini Punya Piagam Wajib Pajak, Jadi Acuan Pegawai DJP Saat Bertugas
Pendaftar USKP II/2025 yang Lolos Verifikasi Akan Diumumkan 1 Agustus
Gandeng Aparat Penegak Hukum, DJBC Gencarkan Pengawasan dan Penindakan
Lupa Centang Uang Muka, PKP Diimbau Bikin Faktur Pajak Pengganti
Malaysia Optimistis AS Bakal Sepakati Tarif Bea Masuk di Bawah 20%
Seperti Apa Ketentuan Peralihan bagi PKP dengan Kantor Virtual?
Sederhanakan Rumus Tarif Pajak Efektif, OECD Siapkan Safe Harbour Baru
Fasilitas PPN Rumah DTP Diputuskan Tetap 100% hingga Desember 2025
