Jika Sudah Gabung OECD, Perdagangan dan Investasi RI Diyakini Melesat

"Tentu OECD ini bisa menjadi buffer karena tiga perempat daripada global trade. Kita harap setelah Indonesia diterima aksesinya, maka tiga perempat [perdagangan] negara tersebut terbuka terhadap produk-produk barang dan jasa dari Indonesia," ujarnya, dikutip pada Sabtu (7/6/2025).

Airlangga optimistis peningkatan jalur perdagangan tersebut akan membuat berbagai produk made in Indonesia menjadi lebih kompetitif lantaran pasarnya makin luas.

Selain perdagangan, ia menilai Indonesia juga bakal mengalami peningkatan investasi. Sebab, jika sudah resmi bergabung sebagai negara OECD berarti sudah mengadopsi kebijakan sesuai best practice kelompok tersebut. Dengan demikian, aliran modal masuk diprediksi akan lebih tinggi karena makin dipercaya investor.

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Indonesia untuk Prancis Mohammad Oemar mengutarakan Indonesia akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan suntikan foreign direct investment (FDI) ketika sudah bergabung dengan OECD.

"Sumber FDI ke berbagai negara itu sekitar 70%, menurut data, sehingga akses terhadap dana investasi internasional untuk mendukung pembangunan nasional kita sendiri akan lebih terbuka lebar," ujarnya.

Oemar menambahkan OECD juga mengalokasikan bantuan pendanaan luar negeri berupa official development assistance. Menurutnya, bantuan tersebut bakal turut berperan mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia.

Untuk diketahui, pemerintah resmi menyerahkan dokumen initial memorandum kepada Setjen OECD pada 3 Juni 2025. Selain itu, pemerintah juga menyerahkan surat komitmen untuk mengikuti konvensi antisuap OECD (OECD Anti-Bribery Convention).

Hingga saat ini, Indonesia masih menjalani proses aksesi sebagai negara anggota OECD. Sebelumnya, Airlangga sempat menargetkan proses aksesi ini akan rampung dalam kurun sekitar 4 tahun mendatang, dihitung sejak 2024 ketika menyusun initial memorandum. (dik)