Kepada DPR, Sri Mulyani Tegaskan Soal Perpanjangan PPh Final UMKM
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (17/6/2025). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/bar
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan tetap memberikan perpanjangan periode PPh final dengan tarif 0,5% bagi UMKM orang pribadi meskipun PP 55/2022 belum direvisi.
Sri Mulyani mengatakan perpanjangan periode PPh final bagi UMKM orang pribadi telah menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi yang diluncurkan pada Desember 2024. Menurutnya, pemerintah bahkan telah menghitung estimasi pagu untuk kebijakan tersebut.
"Perpanjangan masa berlaku PPh final 0,5% dari omzet untuk UMKM, ini Rp2 triliun perkiraan estimasi dari policy ini," katanya dalam rapat bersama Banggar DPR, dikutip pada Rabu (2/7/2025).
Pasal 59 PP 55/2022 mengatur jangka waktu PPh final UMKM paling lama 7 tahun pajak untuk orang pribadi; 4 tahun pajak untuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, BUMDes/BUMDesma, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 orang; serta 3 tahun pajak untuk perseroan terbatas.
Jangka waktu tertentu pengenaan PPh final ini tetap meneruskan jangka waktu berdasarkan PP 23/2018 atau tidak diulang dari awal. Apabila UMKM orang pribadi terdaftar setelah berlakunya PP 23/2018 pada 2018, artinya PPh final dimanfaatkan maksimal hingga tahun pajak 2024.
Namun, pemerintah pada Desember 2024 mengatakan bakal memperpanjangan jangka waktu pemanfaatan rezim PPh final 0,5% untuk UMKM orang pribadi melalui revisi PP.
Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto juga menyatakan pemerintah masih menyiapkan revisi PP 55/2022. Menurutnya, Kementerian Keuangan masih menunggu pembahasan revisi PP tersebut pada Kementerian Sekretariat Negara.
"Status PP-nya saat ini masih menunggu jadwal pembahasan antarkementerian dari Kementerian Setneg," ujarnya pada pertengahan Juni lalu. (dik)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Pemerintah Tegaskan Peran OSS dalam Pengajuan Insentif Perpajakan
DPR Minta Pajak Tak Dipakai untuk Paksa Masyarakat Tinggal di Rusun
Perdirjen Lama Soal Natura Dihapus, Aturan PPh Final UMKM Disiapkan
DJP Sebut Belum Ada WP yang Ajukan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25
berita pilihan
Permohonan Penetapan Daerah Tertentu Kini Bisa Diajukan via Coretax
Kementerian Komdigi Tegaskan Tidak Serta Merta Kirim Data WNI ke AS
Didanai Pajak, Dapur MBG Akan Rekrut Masyarakat Termiskin Jadi Pegawai
Soal PPN DTP Bekal TNI, Pembetulan SPT Masa Maksimal Februari 2026
Jakarta Beri Diskon Pajak Bahan Bakar hingga 80%, Begini Ketentuannya
Pajak Berisyarat DJP Jadi Finalis Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
Alur Penyampaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai via CEISA 4.
DJBC Perkuat Pengawasan BKC Ilegal di Pelabuhan dan Perbatasan
sulaiman danang