DPR Minta Pajak Tak Dipakai untuk Paksa Masyarakat Tinggal di Rusun

"Perubahan kultur dari rumah tapak ke hunian vertikal, biarkan berjalan alamiah. Tidak bisa dipaksakan lewat kebijakan menaikkan pajak hunian. Itu malah bisa menimbulkan efek domino," katanya, dikutip pada Sabtu (21/6/2025).

Irine menyebut kenaikan tarif pajak atas rumah tapak untuk memaksa masyarakat tinggal di rumah susun bukanlah solusi berkelanjutan. Selain itu, kebijakan ini juga dikhawatirkan menurunkan minat masyarakat membeli rumah.

Kondisi tersebut pada akhirnya juga bakal membuat pasar properti domestik semakin tidak kompetitif.

"Jangan sampai niat mengubah pola huni malah merusak ekosistem usaha properti yang sudah terbentuk," ujarnya.

Irine menambahkan kebutuhan masyarakat terhadap rumah tapak akan tetap tinggi, terutama bagi keluarga muda dan masyarakat kelas menengah yang menginginkan ruang lebih luas, privasi, dan keamanan yang lebih fleksibel.

Ketimbang mengenakan pajak tinggi, dia menyarankan pemerintah untuk memberikan kepastian regulasi untuk mengembangkan sektor properti. Sebab, sektor tersebut menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengusulkan pengenaan tarif pajak tinggi atas rumah tapak untuk mendorong masyarakat beralih ke rumah susun. Menurutnya, tarif pajak tinggi atas rumah tapak ini utamanya perlu diberlakukan di wilayah perkotaan yang lahan perumahannya terbatas.

"Nanti yang bikin rumah landed pajaknya dinaikin saja sampai dia enggak bisa tinggal landed. Pasti dia akan tinggal di rumah susun," katanya belum lama ini. (dik)