Ketua Umum AKP2I Suherman Dukung Pembentukan Badan Penerimaan Negara

"Artinya beliau [Prabowo] concern. Ini mengikuti gaya di luar negeri seperti Amerika Serikat (AS), Eropa, Jepang, dan Australia, itu semuanya sendiri," kata Suherman pada sela-sela Kongres II AKP2I, Minggu (11/5/2025).

Menurut Suherman, otoritas perpajakan seharusnya tidak ditempatkan dalam kementerian yang mengelola belanja negara. Bila otoritas perpajakan bergabung dengan kementerian yang mengelola belanja, target penerimaan pajak bakal ditetapkan guna memenuhi pagu belanja.

Dengan membentuk BPN yang terpisah dari Kemenkeu, Suherman berpandangan target penerimaan pajak bakal ditetapkan secara lebih proporsional dan sesuai kemampuan wajib pajak.

"Nanti BPN akan menetapkan berapa kemampuan negara mencari penerimaan. Berapa pajak, berapa bea dan cukai, sesuai dengan kemampuan rakyat," ujarnya.

Suherman pun mengingatkan pembentukan BPN membutuhkan dukungan dari semua pihak, mulai dari pegawai otoritas pajak, wajib pajak, hingga konsultan pajak selaku mitra dari kedua pihak.

"Ketiga komponen ini harus bersinergi. Saya yakin itu bisa terjadi. Saya sebagai ketua umum yang baru sudah tahu bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat, tetapi harus kita lalui dan laksanakan," tuturnya.

Sembari mendukung pembentukan BPN, lanjut Suherman, AKP2I juga terus mendorong pembahasan dan penetapan RUU Konsultan Pajak sebagai UU. Salah satu poin yang diusulkan masuk dalam RUU adalah mengembalikan penyelenggaraan ujian sertifikasi konsultan pajak (USKP) ke asosiasi.

"USKP saya akan minta agar kita AKP2I bisa menyelenggarakan USKP sendiri," katanya.

Sebagai informasi, Prabowo berencana untuk membentuk semi-autonomous revenue agency (SARA) bernama BPN. Pembentukan BPN dipercaya bisa meningkatkan pendapatan negara menjadi sebesar 23% dari PDB.

"Negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendirian BPN ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB mencapai 23%," bunyi dokumen visi, misi, dan program Prabowo.

Pendapatan negara baik yang bersumber dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diperlukan untuk membiayai pembangunan ekonomi. (rig)