MATERI USKP I/2025

Lengkap! Ini Bahan Belajar untuk USKP B Materi PPh Badan dan SPT Badan

Nora Galuh Candra Asmarani | Senin, 19 Mei 2025 | 14:39 WIB

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Jika Anda adalah calon peserta ujian sertifikasi konsultan pajak (USKP) tingkat B, Anda perlu mempersiapkan diri. Pasalnya, jadwal pelaksanaan USKP tingkat B tidak lama lagi. Sesuai jadwal yang dirilis oleh Komite Pelaksana PPSKP, USKP B akan digelar pada Senin, 26 Mei 2025 hingga Rabu, 28 Mei 2025.

PPPK juga telah menerbitkan pengumuman yang berisi daftar terperinci mengenai materi atau mata ujian yang akan diujikan. Salah satu pokok materi yang akan diujikan adalah pajak penghasilan (PPh) badan dan SPT PPh badan. Baca 'Cek! Daftar Nama Peserta USKP A dan B Mei 2025, Juga Materi Ujiannya'.

Cakupan materi ujian atas topik PPh badan dan SPT PPh badan, antara lain, subjek pajak badan dan pengecualiannya; objek pajak badan dan pengecualiannya; biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (koreksi fiskal); penyusutan dan amortisasi fiskal, serta kompensasi kerugian.

Topik lainnya yang ikut diujikan adalah kredit pajak PPh badan, tarif pajak badan dan cara menghitung PPh terhutang, fasilitas perpajakan bagi usaha tertentu; angsuran pajak dalam tahun berjalan; serta hubungan istimewa.

Untuk memudahkan pembaca setia DDTCNews dalam mempersiapkan diri mengikuti USKP B, tim redaksi telah merangkum beberapa artikel DDTCNews yang bisa dijadikan sebagai bahan bacaan dan bahan belajar dalam menghadapi USKP B

Artikel yang dirangkum mencakup sumber tepercaya seperti artikel Kamus, Kelas Pajak, berita faktual, dokumen aturan Perpajakan DDTC, hingga e-book beberapa judul buku terbitan DDTC.

Perlu dicatat, daftar artikel yang dirangkum ini bukanlah bahan ajar resmi yang disusun oleh PPPK Kementerian Keuangan. DDTCNews hanya merangkum sumber-sumber literatur yang bisa menjadi penunjang pembelajaran bagi calon peserta USKP B.

Berikut ini adalah daftar materi ujian USKP B untuk topik PPh badan dan SPT PPh badan serta tautan artikel yang bisa dirujuk.

Cakupan Materi Ujian (berdasarkan pengumuman KP3SKP)	Subtopik dan Referensi (diolah DDTCNews)
Subjek Pajak Badan dan Pengecualiannya	Pasal 2 UU PPh PMK 18/2021 Subjek pajak dalam negeri Subjek pajak luar negeri Subjek pajak dan bukan subjek pajak PPh badan Bentuk usaha tetap (BUT) Perincian lebih lanjut dapat dipelajari dalam buku DDTC Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan
Objek Pajak Badan dan Pengecualiannya	Pasal 4 UU PPh Objek dan bukan objek PPh badan (ada sejumlah perubahan melalui UU Cipta Kerja) Sisa lebih badan atau lembaga nirlaba pendidikan dikecualikan objek PPh Dividen dari luar negeri dan dalam negeri yang diterima badan kini dikecualikan Sisa lebih lembaga sosial/keagamaan dikecualikan objek PPh Dana setoran BPIH dikecualikan sebagai objek pajak Kriteria penghasilan lain yang dapat dikecualikan dari objek pajak Objek PPh BUT Perincian lebih lanjut dapat dipelajari dalam buku DDTC Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan
Biaya yang Dapat dan Tidak dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Koreksi Fiskal)	Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh Biaya-biaya pengurang penghasilan bruto (sebelum UU Cipta Kerja dan UU HPP) Sederet biaya pengurang penghasilan bruto Seluruh biaya terkait natura dan/atau kenikmatan dapat dibebankan Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (sebelum UU Cipta Kerja dan UU HPP) Biaya promosi yang boleh dibebankan Biaya entertaiment yang boleh dibebankan Biaya sumbangan yang boleh jadi pengurang penghasilan bruto Biaya atas natura dan/atau kenikmatan Konsep dasar rekonsiliasi fiskal Jenis koreksi fiskal Contoh kasus beda tetap dalam rekonsiliasi fiskal Contoh kasus beda waktu dalam rekonsiliasi fiskal Biaya-biaya yang menimbulkan koreksi fiskal positif Contoh koreksi fiskal atas pembentukan atau pemungutan dana cadangan Perincian lebih lanjut dapat dipelajari dalam buku DDTC Indonesia Tax Manual 2024
Penyusutan dan Amortisasi Fiskal	Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh PMK 72/2023 Pengertian penyusutan Pengertian amortisasi Aturan baru penyusutan Jenis Harta Berwujud Bukan Bangunan yang Masuk Penyusutan Kelompok Jenis Harta Berwujud Bukan Bangunan yang Masuk Penyusutan Kelompok 2 Jenis Harta Berwujud Bukan Bangunan yang Masuk Penyusutan Kelompok 3 Jenis Harta Berwujud Bukan Bangunan yang Masuk Penyusutan Kelompok 4 Contoh penyusutan bangunan permanen masa manfaat lebih dari 20 tahun Ketentuan aset yang tidak tercantum dalam kelompok penyusutan Aturan baru penyusutan di bidang usaha tertentu Perincian lebih lanjut dapat dipelajari dalam buku DDTC Indonesia Tax Manual 2024
Kompensasi Kerugian	Pasal 6 UU PPh PMK 244/2015 (peraturan lama) PMK 81/2024 (peraturan terbaru) Kompensasi atas Kelebihan Pembayaran Pajak, Simak Ketentuannya Contoh perhitungan kompensasi kerugian Perincian lebih lanjut dapat dipelajari dalam buku DDTC Indonesia Tax Manual 2024
Kredit Pajak PPh Badan	Pasal 28 UU PPh Pengertian kredit pajak Kredit pajak sebagai pengurang PPh badan terutang Perincian lebih lanjut dapat dipelajari dalam buku DDTC Indonesia Tax Manual 2024
Tarif Pajak Badan dan Cara Menghitung Pajak Penghasilan Terhutang	Pasal 17 dan Pasal 31E UU PPh PP 55/2022 Tarif PPh badan sebelum UU Cipta Kerja (sebelum 2020) Tarif PPh badan tetap 22% Ketentuan tarif 3% lebih rendah untuk perseroan terbuka Ketentuan tarif Pasal 31E UU PPh Ketentuan PPh final UMKM bagi wajib pajak badan Perincian lebih lanjut dapat dipelajari dalam buku DDTC Indonesia Tax Manual 2024
Fasilitas Perpajakan Bagi Usaha Tertentu	Tax holiday untuk industi pionir (PMK 130/2020 s.t.d.d PMK 69/2024) Kriteria wajib pajak badan yang bisa dapat tax holiday Industri non-pionir tetap bisa ajukan tax holiday Tax holiday diperpanjang hingga 31 Desember 2025 CV bisa dapat tax holiday? Tax holiday dan tax allowance di kawasan ekonomi khusus (PMK 237/2020 s.t.d.d PMK 33/2021 2 kewajiban penerima tax holiday di KEK Tax holiday dan tax allowance di kawasan industri (PMK 105/2016) Menu insentif pajak di kawasan industri Tax allowance untuk penanaman modal bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu (PMK 11/2020 s.t.d.d PMK 96/2020 (lama); PMK 81/2024 (terbaru)). Syarat ajukan tax allowance bidang usaha tertentu Fasilitas untuk kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan (PMK 21/2010) Invesment allowance industri padat karya tertentu (PMK 16/2020 (lama); PMK 81/2024 (terbaru)) Tanamkan modal di insutri padat karya, wajib pajak bisa manfaatkan fasilitas PPh Syarat dan ketentuan peroleh supertax deduction litbang Aturan insentif PPh atas industri padat karya direvisi Supertax deduction kegiatan penelitian dan pengembangan (PMK 153/2020 (lama); PMK 81/2024 (terbaru)) PMK 81/2024 perbarui ketentuan supertax deduction litbang Supertax deduction kegiatan vokasi (PMK 128/2019) Syarat dan ketentuan peroleh supertax deduction vokasi Insetif perpajakan di IKN (PMK 28/2024) Kemenkeu atur mekanisme pemberian insentif pajak di IKN Perincian lebih lanjut dapat dipelajari dalam buku DDTC Panduan Insentif Perpajakan di Indonesia
Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan	Pasal 25 UU PPh PMK 215/2018 untuk PPh Pasal 25 bagi wajib pajak tertentu (peraturan lama) PMK 81/2024 untuk PPh Pasal 25 bagi wajib pajak tertentu (peraturan terbaru) Pengertian dan perhitungan PPh Pasal 25 Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk wajib pajak baru Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk bank dan wajib pajak lainnya Ketentuan penghitungan PPh Pasal 25 bagi BUMN dan BUMD Ketentuan penghitungan PPh Pasal 25 bagi wajib pajak masuk bursa dan wajib pajak lain yang wajib membuat laporan keuangan berkala Ketentuan Penghitungan PPh Pasal 25 bagi wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh Penyesuaian ketentuan penghitungan PPh Pasal 25 dalam PMK 81/2024 Ketentuan penghitungan PPh Pasal 25 bagi wajib pajak yang ajukan perpanjangan SPT Tahunan Ketentuan penghitungan PPh Pasal 25 tahun pajak pertama bagi wajib pajak UMKM yang baru beralih ke rezim PPh umum (PMK 164/2023) Ketentuan pengurangan angsuran PPh Pasal 25
Hubungan Istimewa	Pasal 18 UU PPh PMK 172/2023 Ketentuan hubungan istimewa PMK 172 Tahun 2023 Perbarui Ketentuan Mengenai Hubungan Istimewa Identifikasi Transaksi Dipengaruhi Hubungan Istimewa & Pihak Afiliasi Transaksi Independen Bisa Dianggap Dipengaruhi Hubungan Istimewa Perincian lebih lanjut dapat dipelajari dalam buku DDTC Transfer Pricing: Ide, Strategi dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional

Selain itu, Anda juga bisa membaca series Kelas Pajak dan Kamus Pajak yang tersedia di DDTCNews. Seluruh materi Kelas Pajak DDTCNews bisa diakses melalui tautan berikut ini. Sementara materi Kamus Pajak DDTCNews bisa diakses lewat tautan berikut ini.

Seluruh series materi USKP B periode I/2025 bisa disimak di sini: https://news.ddtc.co.id/upperdeck/materi-uskp-i2025. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : konsultan pajak, profesi konsultan, PPPK, ujian sertifikasi konsultan pajak, USKP, KP3SKP, materi USKP