Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Jum'at, 18 April 2025 | 15:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 17 April 2025 | 17:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Kamis, 17 April 2025 | 14:00 WIB
KELAS PPh Pasal 21 (12)
Selasa, 15 April 2025 | 18:15 WIB
KETUA MA 1974-1982 OEMAR SENO ADJI:
Fokus
Reportase

LRT Jabodebek Resmi Beroperasi, Jokowi Harap Atasi Macet dan Polusi

A+
A-
4
A+
A-
4
LRT Jabodebek Resmi Beroperasi, Jokowi Harap Atasi Macet dan Polusi

Presiden Jokowi saat meresmikan LRT.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan light rail transit atau lintas raya terpadu (LRT) Jabodebek.

Jokowi mengatakan DKI Jakarta selalu masuk dalam 10 kota termacet di dunia, serta kini sedang dihadapkan pada persoalan polusi udara. Melalui moda transportasi publik seperti LRT, dia berharap masalah macet dan polusi udara dapat teratasi.

"Kita harapkan masyarakat berbondong-bondong beralih ke LRT, baik yang dari Cibubur dan sekitarnya maupun dari Bekasi dan sekitarnya sehingga kemacetan di jalan bisa kita hindari dan polusi bisa kita kurangi," katanya dalam peresmian LRT Jabodebek, Senin (28/8/2023).

Baca Juga: THR untuk ASN Ditarget Cair 17 Maret 2025, Tukin 100 Persen

Jokowi mengatakan kemacetan masih menjadi persoalan di Jakarta. Setiap hari, rata-rata 996.000 unit kendaraan masuk ke Jakarta.

Dia menjelaskan pemerintah telah menyediakan berbagai transportasi publik untuk masyarakat beralih dari kendaraan pribadi. Moda transportasi publik yang tersedia di antaranya MRT, LRT, KRL, Transjakarta, BRT, dan kereta bandara.

Meski demikian, lanjutnya, mendorong masyarakat beralih ke moda transportasi publik juga bukan tidak mudah. Sebagai contoh, rata-rata penumpang MRT hanya 80.000 orang per hari, jauh dari target pemerintah 180.000 ribu penumpang.

Baca Juga: Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut dalam rombongan Jokowi untuk mencoba LRT Jabodebek. Dia menyebut pembangunan LRT menjadi upaya pemerintah untuk makin menghubungkan Jakarta dan daerah di sekitarnya.

Pembangunan LRT juga salah satu bentuk dukungan APBN dalam menyediakan infrastruktur yang membantu mempermudah mobilitas masyarakat. Dia berharap moda transportasi ini dapat menarik masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum sehingga kemacetan terurai dan kualitas udara membaik.

"APBN, keuangan negara, terus akan mendukung dalam berbagai bentuk investasi, baik melalui BUMN seperti PT KAI maupun melalui transfer kepada pemerintah daerah dan juga bahkan kepada para pengguna karena tarifnya sering juga masih dalam tarif yang disubsidi," ujarnya.

Baca Juga: Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Proyek LRT Jabodebek dibangun sepanjang 41,2 kilometer, dengan anggaran Rp32,6 triliun. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : LRT Jabodebek, transportasi, transportasi publik, MRT Jakarta, polusi udara, Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 28 Agustus 2024 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Ingin DPR Rampungkan RUU Perampasan Aset dengan Cepat

Jum'at, 23 Agustus 2024 | 17:45 WIB
BANTUAN SOSIAL

Bantuan Beras Oktober Ditargetkan Tersalur Sebelum Pilkada Dimulai

Selasa, 20 Agustus 2024 | 12:30 WIB
PILKADA 2024

Jokowi Naikkan Tukin Pegawai KPU sebesar 50 Persen

Selasa, 20 Agustus 2024 | 12:00 WIB
PILKADA 2024

Jelang Pilkada Serentak, Jokowi: Masalah di Masa Lalu Jangan Terulang

berita pilihan

Sabtu, 19 April 2025 | 16:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat Lagi Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan sebelum Pengukuhan PKP

Sabtu, 19 April 2025 | 14:00 WIB
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ada Pemutihan! Kendaraan Mati 10 Tahun, Cukup Bayar 1 Tahun Saja

Sabtu, 19 April 2025 | 11:35 WIB
KOLABORASI LeIP-DDTC

Gratis 25 Buku Terbaru DDTC untuk PERTAPSI! Beri Komentar Terbaik Anda

Sabtu, 19 April 2025 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Siapa yang Masuk Keluarga Sedarah dan Semenda dalam Aturan Pajak?

Sabtu, 19 April 2025 | 10:30 WIB
PMK 81/2024

Ketentuan PPh atas Pengalihan Partisipasi Interes, Apa yang Berubah?

Sabtu, 19 April 2025 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Badan Masih Bisa Perpanjang Waktu Lapor SPT Tahunan, Tambah 2 Bulan

Sabtu, 19 April 2025 | 09:30 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

DPR Khawatir Efek Lemahnya Daya Beli Merembet ke Kinerja Cukai Rokok

Sabtu, 19 April 2025 | 09:05 WIB
LAPORAN FOKUS

Meluruskan Fungsi Pengadilan Pajak sebagai Lembaga Yudisial